21 Mei 1970: Mendagri Mengedarkan Dokumen Cara Membuat Surat Bebas PKI

Contoh Surat Keterangan Bersih Diri atau Surat Bebas PKI
"Arsip Surat Mendagri kepada seluruh kepala daerah di Indonesia tanggal 21 Mei 1970"

Pada 14 April 1970, Pangkopkamtib Jenderal TNI M. Panggaben mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-020/KOPKAM/4/1970 tentang Tata-Tjara Pemberian Surat Keterangan tidak Terlibat G.30.S/PKI (Surat Bebas PKI).

Salinan surat keputusan ini kemudian dikirim oleh Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kepada daerah di Indonesia pada tanggal 21 Mei. Mendagri memerintahkan para kepala daerah untuk melaksanakan keputusan tersebut “sesuai dengan isinja”.

Melalui keputusannya, Jenderal Panggabean hendak merapikan praktik pemberian Surat Bebas PKI kepada warga negara. Sebelumnya surat ini bisa dikeluarkan dengan gampang sehingga diyakini ada orang-orang pro-PKI yang berhasil mengantonginya untuk menyembunyikan peran mereka di masa lalu.

Ditambah lagi, Surat Bebas PKI (Surat Keterangan Bersih Diri) yang sudah dikeluarkan sejak 1968 belum memiliki format yang baku. Hal ini memuat surat yang dikeluarkan di satu tempat berbeda dengan yang di tempat lain. Dengan adanya peraturan baru tersebut, Surat Bebas PKI di seluruh Indonesia hendak diseragamkan formatnya.

Surat Keterangan Bersih Diri atau Surat Bebas PKI
Format Surat Bebas PKI yang dimuat dalam SK Pangkopkamtib 14 April 1970

Surat Bebas PKI harus dikantongi oleh setiap warga negara yang ingin melakukan lima aktivitas berikut:

  • “Pemindahan domisili dari satu Kabupaten/Kota Madya ke Kabupaten/Kota Madya lain”
  • “Untuk mendjadi pegawai/anggauta pada Lembaga-Lembaga/Badan-badan/Instansi-Instansi/Dinas-dinas pemerintahan dan perusahaan-perusahaannja”
  • “Pendaftaran masuk pendidikan jang diselenggarakan dan/atau dibeajai Pemerintah jang disiapkan untuk mendjadi pegawai Negeri/ABRI”
  • “Bepergian keluar negeri”
  • “Bepergian keluar dari Kabupaten/Kota Madya tempat domisilinja dalam wilajah Republik Indonesia jang melebihi waktu satu bulan”

Kalau seseorang tidak punya Surat Bebas PKI saat usianya sudah lebih 15 tahun, atau sudah/pernah menikah tetapi belum mencapai usia tersebut, melakukan lima hal di atas akan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan nasional.