Abdullah Muzakkir Walad, Orang yang Paling Lama Menjabat Gubernur Aceh

Abdullah Muzakkir Walad adalah orang terlama yang menjadi Gubernur Aceh. Dia memimpin genap selama dua periode: 1968-1973 dan 1973-1978. Sebagai gubernur dengan periode terlama, menandakan bahwa dia adalah Gubernur Aceh yang sangat dipercayai oleh Presiden Soeharto.
"Abdullah Muzakkir Walad: Gubernur Aceh Dua Periode"

Sebagai presiden yang baru tancap gas tahun 1967, Soeharto butuh kepala-kepala daerah baru yang sepemikiran dengannya dalam kerja politik maupun pembangunan. Lebih bagus lagi kalau mereka pernah berada di barisan ketentaraan seperti dia.

Di Aceh, semua kriteria itu menempel pada profil Abdullah Muzakkir Walad, seorang veteran yang pernah jadi kepala sekolah di Kabupaten Aceh Besar.

Ketika namanya sedang dipertimbangkan Presiden Soeharto, Abdullah Muzakkir Walad menyatakan bersedia jadi Gubernur Aceh asalkan disokong oleh Profesor Abdul Madjid Ibrahim, seorang ahli ekonomi yang kala itu tengah menjabat Rektor Universitas Syiah Kuala.

Presiden Soeharto sama sekali tak kesulitan memenuhi permintaan tersebut. Tanggal 23 Maret 1968, Abdullah Muzakkir Walad akhirnya diangkat sebagai Gubernur Aceh yang baru dan mendapat gaji pokok sebanyak Rp 9.500 per bulan (Keppres Nomor 117/1968).

Yang mendampinginya sebagai wakil gubernur ialah Drs. Marzuki Nyakman. Sementara Prof. A. Madjid Ibrahim ditempatkan sebagai Kepala Aceh Development Board (ADB), suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah pertama di Indonesia. Konsep ADB ini nantinya ditiru/diadopsi oleh pemerintah dengan membentuk Bappeda di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Di jajaran orang-orang yang pernah memimpin Aceh, Abdullah Muzakkir Walad adalah Gubernur Aceh dengan periode berkuasa paling lama. Dia menjabat selama 10 tahun atau genap 2 periode. Periode pertama mulai tahun 1968 sampai 1973. Periode kedua dari 1973 sampai tahun 1978.

Masa-Masa Bersekolah dan Berjuang

Abdullah Muzakkir Walad lahir pada tanggal 30 Agustus 1920 (sepuluh bulan lebih awal dari Soeharto) di Desa Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar.

Ia menamatkan pendidikan tingkat dasar pertamanya di Hollandsch-Inlandsche Schoool (HIS) Sigli tahun 1935. Sekolahnya berlanjut ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan lulus empat tahun kemudian. Sampai akhirnya pada tahun 1941 dia sukses jadi jebolan Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terakhir ini merupakan suatu sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru baru.

Pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh dari Kweekschool mengantarkan Abdullah Muzakkir Walad ke posisi kepala sekolah serta guru di Sekolah Rakyat VI. Dia mendidik di sekolah ini selama lima tahun, dari 1942 hingga 1946.

Selama menjadi pendidik di Sekolah Rakyat, Abdullah Muzakkir Walad merasa perlu melengkapi dirinya dengan pengalaman ketentaraan. Tahun 1942 ia bergabung ke dalam Stadswacht, suatu unit pasukan patroli di perkotaan yang dibentuk militer Belanda (KNIL). Dalam profilnya, dia mencatat hal ini sebagai salah satu pengalaman “Pendidikan Semi Militer”. Termasuk ketika pada tahun 1943 mengikuti sekolah guru buatan pemerintah militer Jepang.

Karier militer Abdullah Muzakkir Walad boleh dibilang baru mentereng setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mula-mula, dalam jangka 1945-1946, dia dipercaya menjadi Kepala Kompi Lasykar Rakyat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Jabaran militer ini dijalankan sambil tetap melaksanakan tugas sebagai guru serta kepala sekolah.

Selanjutnya, aktivitas Abdullah Muzakkir Walad di dunia ketentaraan terkonsentrasi di kesatuan Polisi Tentara atau Corps Polisi Militer (CPM). Tahun 1946, ia lulus dari Latihan Opsir Polisi Tentara Sumatera di Bukit Tinggi. Menurut pengakuan yang dia tulis dalam curricuculum vitae keluaran tahun 1971, dirinya menjadi lulusan nomor satu dalam pelatihan tersebut sehingga berhasil menyandang pangkat Letnan Muda (LPU, Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971, 1972: 637-638)

Pada 25 April 1947, Abdullah Muzakkir Walad masuk ke dalam susunan Staf Divisi X/TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan jabatan Komandan Seksi-VIII/Polisi Tentara.

Menjelang Agresi Militer Belanda II, Gubernur Militer Daud Beureueh pada mengumumkan pembentukan TNI di Daerah Kemiliteran Aceh, Langkat, dan Tanah Karo (1 Juni 1948). Mayor Abdullah Muzakkir Walad ditempatkan di posisi Komandan Polisi Tentara Divisi X Kutaraja. Menurut Amran Zamzami dalam Jihad Akbar di Medan Area (1990: 300-301), langkah militer ini “didukung oleh semua pihak”.

Pengumuman Kepala Polisi Militer Aceh
Salah satu pengumuman yang dikeluarkan Abdullah Muzakkir Walad saat menjadi Kapten Corps Polisi Militer Daerah Aceh

Tahun 1952, di usianya yang ke-32, Abdullah Muzakkir Walad memutuskan mengakhiri karier ketentaraannya. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, tetapi sampai beberapa tahun kemudian tetap menyumbang tenaga untuk keberhasilan misi-misi militer di Aceh.

Misalnya, pada tahun 1961 dia ditunjuk oleh Pangdam I/Iskandar Muda Kolonel M. Jasin untuk menjadi salah satu anggota Delegasi 28. Para tokoh (semuanya 28 orang) dalam delegasi ini diminta untuk berunding dengan Daud Beureueh di Aceh Timur agar ia bersedia mengakhiri pemberontakan DI/TII Aceh (Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh, 1990: 332).

Abdullah Muzakkir Walad diganjar sejumlah penghargaan atas jasa-jasanya mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan Republik Indonesia. Satu di antaranya cukup berprestise, yakni tanda jasa Bintang Gerilya.

Sebagai seorang veteran, Abdullah Muzakkir Walad amat menghormati pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya. Dia senantiasa terharu saat mengenang mereka. Sejarawan Mardanas Safwan mencatat, pernah sekali waktu Abdullah Muzakkir Walad menangis ketika membacakan syair pujaan kepada pahlawan nasional Teuku Nyak Arief (Mardanas Safwan, Pahlawan Nasional Mayjen Teuku Nyak Arif, 1976: 124).

Profesor Syamsuddin Mahmud juga pernah melihat Abdullah Muzakkir Walad meneteskan air mata. Kali ini terjadi di Pendopo Gubernur Aceh. Tangisan sang gubernur pecah kala mendengar rekaman Hiymne Daerah Istimewa Aceh (ciptaan Usman Agam) dan Mars Daerah Istimewa Aceh (ciptaan Dra. Yulinda). Lirik dua nyanyian ini membangkitkan kenangan semasa perjuangan dahulu.

“Beliau tertegun dan air matanya berlinang,” kenang Syamsuddin Mahmud dalam Biografi Seorang Guru di Aceh (2004).

Orang Kepercayaan Soeharto

Seperti sejumlah purnawirawan lain, Abdullah Muzakir Walad menjalani kehidupan barunya dengan berbisnis. Dari 1953 sampai 1960, dia menjadi Manajer NV Permai di Jakarta.

Dalam periode 1961-1967, pengalamannya memimpin lembaga usaha terus bertambah. Salah satunya menjadi Direktur PT Panca Usaha, sebuah perusahaan daerah di Banda Aceh. Pengalaman-pengalaman inilah yang memperlihatkan dia sebagai orang yang memang cocok menjabat Gubernur Aceh yang baru.

Dapat dikatakan, pada masa Orde Baru-lah Abdullah Muzakkir Walad mulai memanen banyak jabatan di lembaga negara. Bersamaan dengan jabatan Gubernur Aceh, dia juga diangkat sebagai anggota MPR Utusan daerah pada tahun 1972 dan 1977. Dan ketika eksploitasi minyak-gas mulai berjalan di Aceh Utara, dia ditunjuk sebagai Konsultan PT Arun LNG (1983-1987) dan Penasihat Mobil Oil Indonesia (1980-1987).

Presiden Soeharto sebetulnya sangat memercayai Abdullah Muzakkir Walad bukan cuma karena pengalamannya sebagai seorang guru, kepala sekolah, tentara, dan pebisnis. Bekas komandan polisi militer itu juga diketahui sebagai orang yang tak senang dengan kepemimpinan Presiden Sukarno dahulu.

Sebagai Gubernur Aceh, Abdullah Muzakkir Walad pernah mencela kesewenang-wenangan rezim Sukarno di depan banyak orang saat berpidato di pembukaan acara Dies Natalis Unsyiah ke-VIII pada tanggal 9 Agustus 1969.

“Di masa lampau, terutama di masa Orde Lama, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dapat mempermainkan dan menginjak-injak hukum yang berlaku sehingga tidaklah mengherankan bahwa negara kita di masa itu telah beralih dari negara hukum menjadi negara hukuman. Sendi demokrasi menjadi amat rusak demi menegakkan kekuasaan segelintir orang,” ucapnya.

Pernyataan ini tentu saja dilengkapi dengan puji-pujian terhadap Orde Baru dan Golongan Karya, sebuah rezim dan organisasi yang menurut Abdullah Muzakkir Walad bakal “menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan”.

Pidator Gubernur Aceh tahun 1968
Arsip naskah pidato Gubernur Aceh Abdullah Muzakkir Walad di pembukaan Dies Natalis Unsyiah ke-VIII tanggal 9 Agustus 1969

Profil Abdullah Muzakkir Walad:

Tempat lahir: Desa Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar
Tanggal lahir: 20 Agustus 1920
Masa jabatan sebagai Gubernur Aceh: 1968-1973 (periode pertama); 1973-1978 (periode kedua).

Posisi-posisi ketentaraan yang pernah diduduki (1946-1950):

  • Kepala Kompi Lasykar Rakyat Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar
  • Anggota Bn. I Ki. III Residen I Infanteri Divisi V di Kutara dengan pangkat Prajurit II
  • Direktur Pendidikan Opsir Polisi Tentara Divisi X di Kutaraja
  • Komandan Polisi Tentara Sub Komandemen III Sumatera
  • Kapten Polisi Tentara Divisi X di Kutaraja
  • Komandan Corps Polisi Militer Langkat dan Tanah Karo
  • Komandan Batalion IV CPM Sumatera

Penghargaan-penghargaan sebagai pejuang perang:

  • Bintang Gerilya
  • Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-II
  • Satya Lancana Peristiwa Aksi Militer ke-I
  • Medali Sewindu APRI
  • Warga Setya POMAD
  • Sesepuh POMAD
  • Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Soeharto (2 Maret 1974).

Pengalaman-pengalaman di bidang bisnis (1961-1967):

  • Direktur Fa. H.M. Amin
  • Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Sementara (GPEIS)
  • Ketua Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS) Aceh
  • Direktur Perusahaan Daerah PT Panca Usaha (Banda Aceh)
  • Direktur Seksi Perdagangan BAPIPDA (Banda Aceh)
  • Kuasa Direksi Badan Otorita Jalan Raya Aceh

Jabatan-jabatan lain saat menjadi Gubernur Aceh:

  • Anggota MPR Utusan Daerah (Kepres Nomor 83/M Tahun 1972)
  • Tahun 1977 diangkat kembali sebagai anggota MPR lewat Kepres Nomor 105/M 1977)
  • Ketua Dewan Pembina Kokarmendagri Aceh dan Korpri Tingkat I Aceh (1968-1978)
  • Anggota Dewan Pertimbangan Golkar Tingkat I Aceh (1979-1987)
  • Anggota Dewan Kurator Universitas Syiah Kuala dan IAIN Jamiah Ar-Raniry
  • Konsultan PT Arun LNG (1983-1987)
  • Penasihat Mobil Oil Indonesia (1980-1987)