Keluhan-Keluhan dalam Rapat Hari Kamis di Pendopo

  • Whatsapp
Rapat yang berlangsung di Pendopo Residen Aceh pada 29 Desember 1955 menyuarakan keluhan-keluhan mengenai bermacam permasalahan perekonomian di Aceh seperti kelangkaan beras, hambatan ekspor-impor, atau gangguan keamanan.
"Pertemuan"

“Apakah pabrik rokok di Aceh Timur itu pakai mesin?”

“Ada yang pakai mesin, ada yang digulung dengan tangan, misalnya rokok keretek dan lain-lain”

“Dari mana tembakaunya mereka pergunakan? Apakah dari daerah kita sendiri?”

“Menurut yang saya tahu dipesan dari luar daerah. Ada yang dari Jawa dan sebagainya”

Demikianlah percakapan antara Residen Aceh Abdul Razak dengan Kepala Jawatan Perindustrian Aceh dalam rapat yang berlangsung pada hari Kamis, 29 Desember 1955.

Obrolan itu terekam dalam arsip Verslag Rapat Perekonomian Atjeh (Dispursip Aceh, nomor arsip: AC01-229/13-229.2). Sayangnya catatan rapat ini tak menyebutkan nama dan lokasi persis pabrik rokok tersebut. Di situ hanya disebutkan letak pabriknya berada di Kota Langsa, dengan kemampuan produksi dalam “1 kuwartal mentjapai 1 juta”. Tak jelas pula satu juta itu dalam ukuran apa (Kilogram? Ton? Batang?).

Akan tetapi pernyataan mengenai perbedaan metode produksi (mesin dan secara manual) tersebut memberi petunjuk bahwa ada lebih dari satu usaha pembuatan rokok di Langsa.

Abdul Razak tampaknya puas dengan capaian pabrik-pabrik rokok tersebut, biarpun bahan bakunya didatangkan dari luar daerah. Dia tak memperpanjang pembicaraan mengenai rokok, sebab yang menjadi kegelisahannya dalam rapat adalah dampak buruk pemberontakan Darul Islam Aceh terhadap perekonomian daerah. Ia ingin sekali kendala-kendala di lapangan sudah tertangani pada awal tahun berikutnya.

“Oleh karena kita akan menempuh tahun baru 1956, maka saya ingin mendapat bahan-bahan, saran-saran, serta pemandangan-pemandangan oleh saudara-saudara, di mana kita berkekurangan, kesulitan, untuk menghadapi majunya perdagangan dalam daerah kita ini, agar rakyat kita mendapatkan hidup yang sempurna,” kata Razak membuka pertemuan.

Konflik antara Darul Islam Aceh dengan pemerintah memang memengaruhi perdagangan. Kereta api, sebagai satu-satunya alat transportasi darat yang mampu mengangkut komoditas perdagangan dalam volume besar, kadang tak lancar perjalanannya. Para pemberontak sering menyabotase rel, kadang juga menyerang kereta apinya langsung.

Gangguan keamanan juga mengancam keberlangsungan industri pengolahan kayu. Ketersediaan bahan baku kayu terus merosot. Bahkan pembangunan pabrik papan di Aceh Tamiang, Sinabang, dan Aceh Barat jadi tersendat.

“Rakyat tidak berani masuk hutan (untuk mencari kayu),” kata Kepala Jawatan Perindustrian Aceh.

Akan tetapi dalam rapat terungkap bahwa para pemberontak bukan satu-satunya pihak yang patut dipersalahkan atas sulitnya keadaan di lapangan. Seorang pengusaha yang hadir dalam rapat mengeluh: “Pengangkutan selalu terlambat karena banyaknya pemeriksaan yang berlama-lama dan sering sengaja diperlama-lama oleh alat-alat negara”.

Rapat ini bukan cuma dihadiri oleh semua pejabat yang bertanggung jawab atas perekonomian daerah. Demi memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah ekonomi di seluruh Aceh sepanjang tahun 1955, para pedagang atau pengusaha juga diundang oleh Keresidenan Aceh. Antara lain perwakilan dari Gabungan Saudagar Indonesia dan Gabungan Saudagar Tionghoa Peranakan.

Barter dan Metode 4:1

Walaupun sedang dilanda perang saudara, perekonomian Aceh di tahun itu tidak cuma berisi cerita-cerita suram mengenai kemerosotan. Sebuah pemaparan yang amat segar datang dari Kepala Kantor Ekspor dan Impor Aceh.

Berdasarkan catatan yang dibuat kantor ini, sedari awal 1955 para pengusaha di Aceh sudah mengekspor belasan ribu ton hasil perkebunan ke Penang. Perkiraannya, total nilai ekspor itu mencapai Rp 20 juta. Oleh karena kantor ini juga memaknai istilah “ekspor” untuk menyebut penjualan barang lokal ke provinsi lain (bukan cuma ke luar negeri), maka semakin besar pula volume dan keuntungan perdagangan yang ditunjukkan di dalam rapat. Berikut perinciannya:

  • Kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan) dan pinang yang telah diekspor ke Penang sejak Januari 1955 mencapai 13.000 ton.
  • Getah bermutu dari Aceh Barat dan Tapaktuan dalam tempo tiga bulan “telah diexport ke Penang kurang lebih 250 ton”.
  • Dari Pidie, kurang lebih 800 ton kacang kedelai dikirim ke Medan setiap bulan.
  • Beras di Aceh Barat dan Aceh Selatan diangkut ke Sumatra Timur untuk menutupi kekurangan di sana (tidak disebutkan jumlahnya).
  • Kekurangan beras di Sinabang diatasi dengan melimpahnya hasil panen di Meulaboh (tidak disebutkan jumlahnya).

Sayangnya beras di Aceh Barat tidak bisa dipasok untuk menutupi kekurangan di Kota Langsa. Gubernur Sumatra Utara tak memberi izin dengan alasan “Langsa dekat dengan Medan”; beras yang dikirim ke Langsa berisiko diseludupkan ke Medan lewat jalur laut.

Walaupun pengeksporan bagus hasilnya, pemerintah daerah tak mau para eksportir di Aceh hanya terus-terusan mengekspor. Mereka dituntut mengimpor barang-barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri tetapi sangat dibutuhkan oleh warga lokal (misalnya bahan bangunan atau perkakas pertanian). Maka dibuatlah peraturan “empat banding satu” (4:1).

Cara kerjanya: dalam 4 kali mengekspor harus ada 1 kali mengimpor.

“Bila ada eksportir yang telah mengekspor sampai empat kali dan kali kelimanya tidak mengimpor maka akan dimasukkan dalam blacklijs (daftar hitam—BYP),” tegas Kepala Kantor Ekspor dan Impor Aceh.

Ribuan ton barang hasil industri di Penang telah masuk ke Aceh setiap bulan.  Dan dengan adanya metode 4:1 tersebut, diharapkan bisa menambah pasokan kebutuhan penduduk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Namun yang jadi masalah, para importir lebih suka memasok barang-barang yang gampang atau cepat laku saja seperti baju, kain, bedak, sepeda (termasuk suku cadangnya), ban dan baterai oto (mobil), serta ikan asin.

Padahal yang amat diperlukan saat itu tetapi langka adalah cangkul, paku, semen, seng, atau bahan pangan tertentu.

Selain ekspor-impor, pengusaha lokal juga terlibat barter dengan para pebisnis luar asing di pelabuhan-pelabuhan. Hasil perkebunan di Aceh ditukar dengan dengan barang-barang industri dari Penang.

Tetapi kemudian barter mulai ditinggalkan. Kenaikan nilai barang luar negeri membuat pengusaha di Aceh harus menambah jumlah barang mereka yang dipakai sebagai alat tukar. Sementara yang dihasilkan dari penukaran tersebut jumlahnya tidak bertambah.

Sederhananya: bila dahulunya seorang pedagang menukarkan 30 kilogram kopi untuk 10 buah baju bikinan Penang, kemudian untuk jumlah baju yang sama ia harus menukarkannya dengan 50 kilogram kopi. Memaksakan barter dalam keadaan seperti ini jelas merugikan.

Setelah mendengar uraian tersebut, Abdul Razak merasa prihatin. “Dapat terbayang pada pikiran saya sulitnya di daerah Aceh ini,” ungkapnya.

Namun tiba-tiba dia merasa ada satu hal yang menganggu pikirannya, yaitu soal ikan asin.

“Saya mau tahu, karena tadi dinyatakan bahwa ikan diimpor dari luar daerah, apa di daerah ini kurang ikan?” tanya Abdul Razak.

“Kekurangan ikan oleh karena dibom, menyebabkan bibit yang kecil-kecil musnah,” jawab seorang pejabat lain yang mengurusi bidang perdagangan.

Pengeboman ikan memang penyakit lama di Aceh. Sejak masa Hindia Belanda metode ini sudah ada dan dilarang. Setelah Indonesia merdeka, pemakaian alat peledak di perairan Aceh yang kaya akan ikan kembali dilarang oleh Residen Aceh Teuku Daudsjah. Larangan ini mulai diberlakukan pada 10 Januari 1946. Sayangnya pengeboman ikan terus saja dilakukan, baik di laut maupun sungai. (Dispursip Aceh, Larangan Menembak Rusa dan Mengebom Ikan. Nomor arsip: AC01-208/12-208.3).

Selanjutnya, rapat lebih banyak membahas soal merosotnya kondisi pelabuhan-pelabuhan di Aceh akibat kekurangan kapal pengangkut barang-barang niaga. Semua orang, termasuk Abdul Razak sendiri, mengeluhkan persoalan ini. Padahal pengangkutan laut amat diperlukan di tengah sering terancamnya distribusi barang melalui jalur darat. Perang, ulah aparat korup, dan buruknya kondisi jalan membuat ongkos angkut di darat naik.

Abdul Razak sebenarnya pernah melihat langsung kematian sebuah pelabuhan.  Waktu menginspeksi pelabuhan di Aceh Barat, dia sama sekali tak menemukan kapal-kapal yang berlabuh seperti dahulu. Bangunan pelabuhan bahkan “telah lapuk, tidak dipakai lagi”.

Menurut laporan Syahbandar, ada 6 dari 9 (sebagian besar!) pelabuhan di Aceh yang saat itu tak lagi disinggahi kapal perdagangan:

  • Pelabuhan Calang
  • Pelabuhan Labuhan Haji
  • Pelabuhan Simpang Ulim
  • Pelabuhan Idi
  • Pelabuhan Bakongan
  • Pelabuhan Pulau Banyak

“Di laut kurang kapal, di darat kurang pengangkutan,” keluh Abdul Razak.

“Yang lancar hanya lewat udara. Laut belum sempurna dan daratan mati terus,” sahut seorang pedagang Tionghoa.

“Inilah yang lebih dahulu mesti dipecahkan, agar perekonomian rakyat dapat lebih maju,” Abdul Razak menanggapi.

Kepada semua pejabat daerah yang hadir, Abdul Razak menuntut perencanaan perbaikan pengangkutan laut harus disusun pada hari itu juga, segera setelah rapat selesai. Dia tak mau tahun depan terdengar keluhan yang itu-itu saja.

Arsip 'Verslag Rapat Perekonomian Aceh 29 Desember 1955'
Arsip “Verslag Rapat Perekonomian Aceh 29 Desember 1955”

Pos terkait