Kisah Ahok, Si Raja Judi dari Lhokseumawe

  • Whatsapp
Loket pembelian kupon Porkas. Lokasi tidak diketahui. Sumber: boombastis.com
Loket pembelian kupon Porkas. Lokasi tidak diketahui. Sumber: boombastis.com

Ahok bukan pria sembarangan. Dia adalah seorang bandar judi besar dan ternama di Kota Lhokseumawe. Kiprahnya dalam bisnis perjudian diberitakan majalah Tempo di sejumlah laporan tahun 1988-1989 (Tempo menulis “A Hok”, bukan “Ahok”).

Yang diperdagangkan Ahok adalah Kupon Seleksi Olahraga Berhadiah (KSOB) dan Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB). Keduanya merupakan judi yang dilegalkan negara melalui SK Menteri Sosial Nomor 29/BSS/1988 tentang Petunjuk Penjualan KSOB dan TSSB.

Bacaan Lainnya

Di kupon tersebut terdapat nama klub-klub yang bertanding dalam Liga Sepak Bola Utama (Galatama). Pembeli kupon akan bertaruh pada hasil akhir pertandingan: menang, seri, atau kalah. Bahkan ada juga tebakan untuk skor babak pertama. Pengundian dilakukan seminggu sekali. Orang yang nomor kuponnya keluar saat diundi berhak atas hadiah uang tunai.

Tujuan pemerintah (negara) menyelenggarakan judi resmi ini untuk menyerap dana pembinaan olahraga nasional dari hasil penjualan kupon. Hanya saja pemerintah tak menyebutnya judi, melainkan undian atau lotre.

Tetapi bagi pebisnis seperti Ahok, yang diidamkan bukanlah terbinanya olahraga. Yang terpenting ialah laba. Dan menurut taksirannya, keuntungan dari bisnis kupon sangat besar. Maka pada Februari 1988, Ahok pun mulai mengageni PT Pancanusa Bhaktitama, perusahaan di Medan yang menyuplai kertas-kertas kupon judi KSOB dan TSSB ke Aceh.

Untuk mengedarkan kupon yang jumlahnya ribuan, lelaki gemuk bernama asli Haryono itu tak bekerja sendirian. Sebagai bos besar, Ahok punya tiga puluh anak buah. Dengan jumlah pengecer kupon sebanyak ini bisnisnya mampu menjangkau puluhan desa di Aceh Utara. Pasar judi yang dikuasai bukan sebatas di perkotaan.

Setiap hari kupon dagangan Ahok laris banyak. Hebatnya lagi, cuan atau laba bersih yang dia peroleh tetap melimpah meski telah terpotong upah untuk tiga puluh anak buah dan “uang rokok” kepada seorang tentara di Lhokseumawe yang mem-backing bisnis judinya.

Ditambah lagi Ahok yang cerdik ternyata memboncengi judi buntut dalam penjualan kupon KSOB dan TSSB. Uang masuknya datang dari kiri-kanan, dari yang legal maupun yang ilegal.

Dalam berita berjudul “Tersangka Berdasi Kupu-Kupu” (14 Januari 1989), majalah Tempo mengabarkan bahwa orang-orang di pemerintah mengeluh karena “judi buntut mengacaukan proyek TSSB/KSOB”

“Backing” Ahok

Mengenai tentara yang melindungi Ahok, namanya adalah Sutrisno. Prajurit berpangkat pratu ini bertugas di Korem Lilawangsa Lhokseumawe sebagai pengemudi perbekalan angkutan.

Oleh Ahok, Sutrisno diberikan imbalan 5% dari total penjualan kupon pada tiap-tiap pengedar yang jumlahnya 30 orang itu. Imbalan ini akan ditarik seminggu sekali. Uang kotor dari Ahok sangat Sutrisno butuhkan sebab gajinya sebagai tentara (Rp 60 ribu per bulan dan uang makan Rp 1.500 per hari) tak cukup membiayai kebutuhan orangtua dan saudaranya di Palembang. Belum lagi ia mengepalai sebuah keluarga dengan seorang anak.

Dalam menjaga keselamatan bisnis majikannya, kadang-kadang Sutrisno berani main keras. Pernah sekali waktu tiga anggota Polsek Banda Sakti menggerebek gudang Ahok di Tumpok Teungoh. Sutrisno begitu tiba di lokasi lekas mengadang penyitaan barang bukti. Dia pun menembak salah satu polisi dari jarak dekat.

“Sutrisno mencabut pistol FN 46 dari pinggangnya, lalu menembak dari jarak 30 cm. Pistol itu disewa Sutrisno dengan uang Rp 10 ribu dari Sertu A. Gani Alibasyah, anggota Kodim Lhokseumawe. Pelurunya mengoyak bahu kiri Wizmar, tembus ke belakang,” tulis Monaris Simangunsong dan Makmun Al Mujahid dalam laporan yang diterbitkan Tempo (“Ia Menembak Polisi”, 7 Januari 1989).

Perpaduan antara jumlah anak buah yang banyak, adanya sokongan dari oknum tentara, dan kondisi masyarakat yang sedang candu judi membuat bisnis Ahok berkembang pesat. Selalu dalam waktu singkat kupon yang dijualnya laku ribuan lembar.

Banyaknya kupon dagangan Ahok diketahui dari hasil penyitaan yang dilakukan polisi. Pada 12 April 1988, rumahnya digerebek lewat operasi yang dipimpin Kapolres Aceh Utara waktu itu, Doyot Sudrajat.

“Di rumahnya disita 530 blok kupon dana sosial,” tulis majalah Tempo dalam sebuah laporan di edisi 5 November 1988.

Namun dalam berita edisi berikutnya disebutkan bahwa 530 blok itu “merupakan sisa dari 2.800 blok kupon” yang dikirim PT Pancanusa kepada Ahok tiga hari sebelum penangkapan. Sebagian besar telah terjual di Aceh Utara (“Judi, Karena Izin?” Tempo, 1 Oktober 1988).

Dalam penggerebekan ini Sutrisno tak berbuat apa-apa. Ia barangkali takut karena Polres Aceh Utara datang dengan kekuatan besar. Sutrisno baru berani beraksi pada penggerebekan kedua karena hanya dilakukan oleh tiga anggota polisi.

Polemik hukum

Ketika Ahok diseret ke pengadilan, perkaranya mulai membingungkan banyak orang. Diskusi dan perdebatan hukum yang serius pun terjadi. Sejumlah ahli hukum bertanya: alasan masuk akal apa yang bisa dipakai untuk menghukum orang yang memperdagangkan sesuatu yang sah secara hukum?

Majalah Tempo membahas polemik ini dalam satu artikel yang ditulis Bersihar Lubis dan Mukhlizardy Mukhtar. Judulnya: “Vonis Judi untuk KSOB dan TSSB” (terbit dalam edisi 5 November 1988)

Menurut laporan itu, sidang perdana Ahok yang dijadwalkan tanggal 6 Agustus terpaksa ditunda karena pihak kejaksaan masih ragu menuntut dengan pasal judi. Jaksa yang ditunjuk dalam perkara ini adalah Maramis Purba.

Maramis juga hendak menuntut Ahok dengan alasan memperdagangkan kupon tanpa izin. Meskipun KSOB dan TSSB sah adanya menurut peraturan negara, namun penjualannya wajib mengantongi izin pemerintah daerah. Tak boleh langsung main jual.

Soal izin, Ahok pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun Bupati Ramli Ridwan menolak, sebab ia mengikuti sikap Gubernur Aceh Ibrahim Hasan yang sejak mula menentang KSOB dan TSSB dengan mengatakan “lahan kedua undian itu bukan di Aceh”.

Akibat tak diperbolehkan pemerintah daerah sementara keuntungannya besar, Ahok memutuskan menjual kupon bukan di loket resmi. Semua anak buahnya diperintahkan mengedarkan kupon secara diam-diam, dengan berbisik-bisik di kedai-kedai kopi, jangan sampai ketahuan polisi.

Dengan demikian Ahok sebetulnya telah memperdagangkan sesuatu yang legal secara ilegal. Dalih inilah yang mau dipakai Maramis karena terasa cukup meyakinkan.

Namun pengacara Ahok, M. Abdulgani Yunus Kiran, bisa memberikan argumentasi bantahan yang kembali membingungkan Maramis. Menurut Kiran, penjualan kupon boleh saja tanpa izin pemerintah daerah karena merupakan program nasional yang diizinkan beredar se-Indonesia.

Untuk mengakhiri kebingungannya, Maramis minta petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh A.T. Adnan. Atasan Maramis itu lantas menegaskan bahwa penjualan kupon mutlak ilegal kalau tanpa izin pemerintah daerah.

Akhirnya tanpa ragu lagi Maramis menuntut dengan Pasal 303 KUHP. Ahok dan anak buahnya terbukti sebagai pengedar liar. Sidang pun dimulai pada Oktober, dipimpin hakim Pangeran Siregar.

Dalam persidangan, Siregar rupanya sepakat pula bahwa terdakwa telah melanggar pasal judi. Menurutnya, para pembeli kupon Ahok niatnya jelas untuk berjudi, bukan menyumbang uang guna pemajuan olahraga. Setiap pembeli berharap nomor yang keluar saat pengundian adalah nomor kupon mereka. Pangeran mengatakan, “Kalau mau menyumbang, ya, sumbang saja. Tak perlu ada yang menang dan kalah”.

Setelah meyakinkan bahwa apa yang dilakukan Ahok memang melawan hukum, Siregar berhadapan dengan pembelaan yang menyatakan KSOB dan TSSB telah mendatangkan banyak manfaat bagi pembangunan olahraga. Malahan keuntungan dari TSSB dipakai untuk membantu korban bencana alam di sejumlah daerah.

Siregar tak menampik penjualan kupon ada sisi positifnya. Akan tetapi ia memandang kemudaratannya lebih besar. Fakta betapa besar mudaratnya KSOB dan TSSB terbukti dari tersedotnya uang masyarakat kelas bawah dalam jumlah cukup banyak untuk membeli kupon. Dan itu bukan cuma terjadi di Aceh Utara.

Menurut pengakuan agen-agen yang ditangkap polisi, banyak orang Aceh Timur juga kecanduan taruhan bola. Di kabupaten ini, duit warga yang berhasil dikuras bandar kupon mencapai Rp 320 juta per minggu (jumlah ini termasuk dari hasil penjualan judi buntut).

Oleh karenanya hakim Siregar yakin menghukum Ahok dengan pasal judi adalah putusan yang sesuai dengan nilai-nilai islami yang berkembang di masyarakat Aceh. Akhirnya tanggal 19 Oktober palu pun diketok tiga kali. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan hukuman.

Sayangnya vonis untuk Ahok mengecewakan banyak orang. Dia cuma dihukum 50 hari penjara. Serangan publik pun berbalik arah ke Siregar. Tetapi hakim ini menangkis dengan logika “sederhana”: dipenjara 5 hari, 50 hari, atau 50 tahun sama saja. “Sehari pun dipenjara, kan, tak enak,” katanya.

Kasus Nistaan Agama

Selagi Ahok diproses pengadilan, situasi di lapangan terus berkembang. Gerakan antijudi muncul di sejumlah tempat, digerakkan para ulama dan santri.

Protes semakin keras setelah ditemukannya tulisan surat Al-Baqarah ayat 222 di dalam kertas kupon. Tak jelas mengapa ayat soal larangan menyetubuhi istri yang sedang haid yang dikutip. Tak jelas pula siapa yang sudah berani gatal tangan menistakan ayat Al Quran.

Yang jelas pelakunya bukan Ahok, sebab ia cuma bandar di tingkat lokal, bukan produsen atau pencetak kupon.

Satu minggu setelah kasus penemuan ayat tersebut, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dimotori Majelis Ulama Aceh Timur. Ketuanya adalah Tengku Haji Ismail Ibrahim. Ali Hasjmy, Ketua Majelis Ulama Aceh, ikut memberi dukungan. Massa berkonvoi di Kota Langsa, Kuala Simpang, dan Idi (“Ada Ayat di dalam Kode”, Tempo, 12 November 1988).

Penulisan ayat Al-Quran di dalam kupon judi dinilai penghinaan terhadap Islam dan bagian paling keterlaluan dari bisnis KSOB dan TSSB di Aceh.

Dalam konvoinya, para ulama dan anak-anak dayah juga mengajak masyarakat menjauhi segala macam perjudian. Menggunakan pengeras suara, mereka secara bergantian melantunkan surat Al-Ma’idah ayat 90-91.

Pos terkait