Laporan Rahasia Mengenai Tanggapan Orang Aceh atas Wafatnya Soekarno

Ketika Soekarno meninggal dunia, situasi di Aceh terpantau aman, tetapi banyak orang yang masih mengkritiknya sebagai presiden yang banyak melakukan kesalahan. Orang Aceh membenci Soekarno karena dustanya serta dugaan keterlibatannya dalam kudeta yang dilakukan PKI. Para kepala daerah di Aceh melaporkan juga bahwa banyak orang Aceh yang bersimpati atas meninggalnya Soekarno. Hal itu ditunjukkan dengan mengibarkan bendera setengah tiang.
Presiden Soekarno

Ketika kabar wafatnya Soekarno (21 Juni 1970) sampai ke telinga orang Aceh, tanggapan yang bermunculan berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang amarahnya bangkit kembali, ada yang bersikap biasa saja.

Walaupun orang Aceh saling berselisih pandangan dan perasaan atas peristiwa kematian Soekarno, hal tersebut tak memengaruhi keamanan di seluruh Aceh. Tak ada kegaduhan yang terjadi, tak tampak pula adanya gerakan yang ingin mendengungkan lagi ajaran-ajaran Soekarno. Apa yang dicemaskan pemerintah (Orde Baru) rupanya tak terjadi.

Situasi tersebut diketahui Gubernur Aceh Abdullah Muzakkir Walad setelah menerima laporan dari semua kepala daerah (bupati dan wali kota) di Aceh. Gubernur Walad meminta mereka memantau tanggapan publik di daerahnya masing-masing, lalu melaporkan secara tertulis dalam dokumen yang mesti bersifat “Rahasia” (Dispursip Aceh, “Publik Opini di Daerah Istimewa Aceh tentang Meninggalnya Ir. Soekarno”, AC06-403/72).

Gubernur Walad sebenarnya bukan orang yang membuat perintah tersebut. Ia cuma meneruskannya. Perintah itu datang dari kekuasaan yang lebih tinggi, yakni pemimpin Orde Baru.

Soekarno menjalani kehidupan yang sulit sebelum meninggal dunia. Dalam pengasingan sebagai tahanan politik, ia diperlakukan dengan buruk. Rezim mulai yakin hidup Soekarno tak akan lama lagi ketika kondisi kesehatannya dilaporkan terus merosot. Keyakinan tersebut membuat Soeharto mulai merasa cemas bahwa para Soekarnois akan memotori gerakan untuk menyikapi kematian tokoh pujaan mereka. Bagi rezim, gerakan demikian merupakan ancaman serius bagi stabilitas.

Untuk mencegah hal tersebut, militer diminta mendekretkan Instruksi Pangkopkamtib Nomor Ont-010/Kopkam/9/70 tentang Larangan Penyebarluasan Adjaran2 Soekarno dan Peringatan Hari Kematianja. Instruksi ini dikeluarkan pada 23 Mei 1970, sebulan sebelum Soekarno berputih tulang.

Kecemasan semakin meningkat di hari meninggalnya Soekarno. Soeharto segera mengeluarkan perintah untuk mengawasi dan melaporkan situasi di setiap daerah. Yang menjadi penanggung jawab utama pekerjaan ini adalah Menteri Dalam Negeri Amir Machmud (orang Angkatan Darat).

Dua hari kemudian, Machmud menyampaikan perintah tersebut kepada semua gubernur di Indonesia melalui radiogram bernomor SUS.1/1/17. Isinya begini:

“Shbng dgn wafatnja Proklamator Kemerdekaan Dr. Ir. H. Sukarno diharap sdr gubernur mengirimkan sgr kpd kami tanggapan tentang public opini melalui srt kabars dan reaksis lain di kalangan masjarakat untk bahan analysa dan evaluasi guna tindakans preventif/represif dlm rangka stabilisasi politik” (dikutip berdasarkan teks asli—pen).

Lewat Surat Nomor 8976/19-a, pada 6 Juli Gubernur Aceh Abdullah Muzakkir Walad menyampaikan perintah tersebut kepada semua bupati dan wali kota di Aceh. Dalam beberapa hari kemudian ia menerima sembilan laporan pemantauan

Bupati Aceh Tenggara melaporkan: tanggapan masyarakat “tidak menggontjangkan situasi politik”; “masjarakat merasa lega dan mempunjai tanggapan jang baik” (Surat Nomor 3481/15, 18 Juli).

Bupati Aceh Tengah melaporkan: masyarakat bersikap biasa saja, namun terlihat “adanja kelesuan spirit dari anggota-anggota PNI” (Surat Nomor 410/S/70, 23 Juli).

Bupati Aceh Utara melaporkan: situasi dalam keadaan “tenang seperti biasa”. Perintah pengibaran bendera setengah tiang “dipatuhi dengan baik oleh masjarakat” (Surat Nomor 4184/19, 20 Juli).

Bupati Aceh Selatan melaporkan secara agak panjang: dari hasil pemantauan atas media Angkatan Bersendjata edisi 17 Juni-7 Juli, Indonesia Raja  edisi 22 Juni-4 Juli 1970, dan Harian Swadaja edisi 24 Juni 1970, tidak ditemukan tulisan yang membangkitkan perasaan marah orang atas wafatnya Soekarno. Peristiwa meninggalkan Sang Proklamator “tidaklah mendjadi suatu masalah jang meruntjingkan situasi politik” (Surat Nomor 4347/15/I/1970, 13 Juli).

Bupati Pidie melaporkan: tidak ada keriangan orang-orang Pidie atas kematian Soekarno. “Banjak jang menanggapi setjara wadjar … seperti menerima berita-berita meninggalnja seorang pembesar negara atau tokoh-tokoh nasional lainnja di masa-masa jang lalu”. Dia juga sepakat dengan tajuk tajuk rencana yang ditulis Mimbar Umum dalam edisi Nomor 171, 26 Juni 1970. Tajuk rencana itu mengajak semua pihak berhenti meributkan hal-hal kontroversial pada sosok Soekarno “demi memelihara persatuan dan kesatuan” (Surat Nomor 3104/15).

Isi lima laporan di atas cukup datar. Semuaya menyebut tak ada reaksi yang provokatif. Hal ini berbeda dengan empat laporan lainnya yang berani mengungkit-ungkit perkara PKI, G30S, dan kesewenang-wenangan Soekarno semasa memimpin negara.

Bupati Aceh Besar melaporkan: suasana tetap aman, hanya saja “pemimpin masjarakat menunggu adanja ketentuan pemerintah terlibat atau tidaknja Dr. Ir. H. Sukarno dalam G 30 S” (Surat Nomor 2695/19, 15 Juli).

Wali Kota Banda Aceh melaporkan: warga kota merasa kehilangan “seorang jang telah berdjasa dalam melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu pendjadjahan” dan membawanya “memasuki pintu gerbang kemerdekaan”. Namun kesemena-menaan Soekarno tetap membekas dalam perasaan batin orang-orang. Sulit melupakan kebijakan-kebijakan Soekarno yang telah “melukai hati nurani rakjat dengan sistim Demokrasi Terpimpinnja”. Warga Kota Banda Aceh juga berpandangan: “…merupakan kerugian terbesar pula, bahwa dengan hilangnya Soekarno berarti sebagian besar rahasia-rahasia yang masih tersembunyi di balik tabir rencana pengkhianatan Soekarno dalam rangka mengkomuniskan seluruh bangsa Indonesia belum dapat diperoleh darinja”.

Bupati Aceh Barat, dalam dua eksemplar laporan, melaporkan: beberapa ulama di Aceh Barat menyebutkan gelar Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia semestinya dicabut karena ia telah membantu “coup jang dilakukan oleh PKI” dengan akibat tewasnya “7 orang djenderal jang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Tanah Air”. Dalam laporan disebutkan: “Sunggupun almarhum … diakui sebagai pedjuang kemerdekaan RI jang telah menghabiskan masa hidupnja untuk memperdjuangkan/memerdekakan Tanah Air/bumi Indonesia, tetapi pada detik-detik terachir dari masa kekuasaannja, almarhum telah memberikan kesempatan/fasilitas-fasilitas jang baik kepada PKI, sehingga mereka dapat menjusun kekuatan untuk menghantjurkan Pantjasila dan UUD 1945”. Namun tak semua orang di Aceh Barat punya pendapat yang sama mengenai hal tersebut (Surat Nomor 135/Rahasia (25 Juli).

Bupati Aceh Timur melaporkan: peristiwa wafatnya Soekarno membuat “pendjualan surat-surat kabar dalam daerah Kabupaten Atjeh Timur sangat larisnja”. Orang-orang Aceh Timur belum bisa memaafkan Soekarno. Bagi mereka, Soekarno mesti dikenang sebagai orang yang tidak jujur. Laporan tersebut menyatakan:

“…kepribadian dan sikap Soekarno dalam kehidupan pribadinja sebagai manusia, perlu sekali didjelaskan kepada anak-tjutju kita untuk tidak diteladani dan diikuti. Selandjutnja, masjarakat sangat membentji atas sikap perbuatan Dr. Ir. H. Soekarno jang pernah … bertindak sebagai seorang diktator dan jang telah membawa Negara Republik Indonesia ke djurang kebangkrutan dan hidup suburnja kaum Anti Tuhan” (Surat Nomor: 107/Rahasia, 10 Juli).