Daud Beureueh Dicap tak Becus Mengatasi Masalah Kekurangan Guru di Aceh

Oleh beberapa pihak, Daud Beureueh dicap tidak becus mengatasi masalah kekurangan guru di Aceh, yang membuat roda pendidikan daerah menjadi terganggu. Daud Beureueh tidak terima dikritik seperti itu. Menurutnya, yang salah adalah pemerintah pusat.
"Daud Beureueh"

Daud Beureueh masuk ke ruangan, duduk, lalu membuka rapat dengan sebuah keluhan: “Dewasa ini banyak tuduhan-tuduhan yang dipercakapkan dalam masyarakat dan disiarkan dalam surat-surat kabar yang menyatakan bahwa pemerintah di sini sangat mengabaikan soal pendidikan. Kadang-kadang tuduhan itu sudah lewat daripada semestinya”.

Tuduhan tersebut datang dari sejumlah orang dan surat kabar di Medan. Mereka mencap Beureueh sebagai gubernur yang tak becus menyelesaikan masalah kekurangan guru di Aceh.

Waktu itu situasi pendidikan memang lagi sukar. Banyak sekolah cuma memiliki sedikit guru sementara jumlah murid mencapai ratusan. Selagi itu terjadi, keadaan semakin parah ketika guru-guru yang masih ada malah dipindahtugaskan ke provinsi lain atau dikembalikan ke daerah asalnya di luar Aceh. Dampak dari mutasi guru-guru tersisa misalnya sangat terasa di Kota Langsa.  Setelah pemindahan sejumlah guru ke Tapanuli, sejumlah SMP di Langsa “mengalami ketiadaan guru”.

Memang ada daerah yang berhasil menambah jumlah guru, misalnya Kabupaten Aceh Selatan. Pada 14 Januari 1950, di daerah ini diangkat sebanyak tujuh guru baru. Mereka disebar ke beberapa Sekolah Rakyat dengan gaji masing-masing Rp 50 per bulan. Selain itu dibuat pula mutasi lokal, yakni dengan memindahkan guru di sebuah sekolah ke sekolah lain yang masih di dalam wilayah Aceh Selatan.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Kepala Jawatan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Aceh Selatan yang aktif mengusulkan nama-nama guru baru. Sebagai contoh, dia mengusulkan A. Rahman Lathief menjadi guru bantu di Sekolah Rakyat I di Tapaktuan. Pada 1 Mei 1950, DPRK Aceh Selatan menyutujui usulan tersebut (Dispursip Aceh, “Keputusan Sidang Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Hari Sabtu Tanggal 7 Januari 1950”, AC02-05/1-5.1).

Karena situasinya seperti itu, Beureueh merasa bukan dia yang tak becus mengarasi persoalan kekurangan guru di Aceh. Yang salah adalah pemerintah pusat. Sebagaimana ditulis dalam notula rapat tersebut, begini argumentasi yang Beureueh utarakan:

“Sebenarnja, hal ini bukanlah kesalahan Pemerintah propinsi, tetapi adalah kesalahan dari Pemerintah Pusat. Kepada Pemerintah Pusat telah berulang-ulang diminta, supaja guru2 dikirimkan kemari, dan guru2 jang telah ada djangan dipindahkan sebelum datang penggantinja. Di samping itu sudah beberapa kali dikirim utusan kepada Pemerintah Pusat di Djokjakarta … Dapat djawaban: ‘Guru2 untuk Atjeh sudah sedia, tetapi belum dapat berangkat sebab menunggu selesai udjian’. Dan didjanjikan: ‘Guru2 jang telah ada, tidak akan dipindahkan, sebelum dikirim penggantinja’. Djanji dari Pemerintah Pusat ini adalah teori sadja, karena hingga sekarang guru jang telah didjanjikan itu belum djuga datang, dan guru2 jang ada masih dipindahkan djuga, padahal penggantinja belum ada” (Dispursip Aceh, “Keputusan Sidang Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Sementara Provinsi Aceh No. 331”, AC02-01/1-1.31).

T. M. Amin, seorang bawahan Beureueh, sependapat dengan pernyataan itu. Dia juga mengatai para penuduh itu sebagai “orang-orang di Medan yang berpihak kepada Belanda”. Mereka masih dendam pada orang Aceh yang dahulu menentang Belanda. Setelah Kemerdekaan, dendam itu dibalas antara lain dengan cara “menyiarkan bermacam-macam tuduhan dalam surat-surat kabar yang terbit di Medan, di antaranya surat kabar ‘Rakjat, ‘Puspa’, dan lain-lain”.

Amin juga menambahkan penjelasan yang bersifat kesejarahan. Dia meyakini problem kekurangan guru di Aceh adalah salah satu bentuk kerusakan pendidikan daerah yang diakibatkan perang selama pendudukan Jepang. Kerusakan itu demikian parahnya sehingga sukar diperbaiki dalam waktu singkat. Maka Beureueh mau tak mau mewarisinya ketika menjadi kepala daerah. Amin menaksir: “Akibat dari Pemerintahan Jepang, 75% dari alat-alat sekolah harus diganti dan diperbaiki” (tidak dijelaskan angka 75% itu ditentukan dengan cara bagaimana).

Salah satu bukti bahwa kepelikan tersebut memang sudah ada sebelum era kepemimpinan Beureueh adalah laporan kunjungan jurnalis Muhammad Radjab ke Aceh tahun 1947. Radjab melaporkan: “Oleh beliau (Tuan Residen Teuku Daudsyah) telah didirikan beberapa Sekolah Rendah dan Menengah. Hanya soal kekurangan guru yang menyukarkan, dan kekurangan alat-alat pelajaran” (Catatan di Sumatra, 2020: 53-54).

Walaupun jumlah guru di Aceh sudah sangat sedikit, bukan berarti penyelenggaraan pendidikan menjadi macet total. Misalnya, anak-anak yang baru tamat SMP tetap bisa ditampung di tingkat selanjutnya. Pelanjutan jenjang di tingkat sekolah menengah tetap lancar.

Cara Pemerintah Aceh menyiasatinya adalah dengan menambah jam mengajar guru-guru yang masih ada. Kegiatan mengajar-belajar pun berlangsung hingga sore hari. Dan para guru yang terkena kewajiban tersebut diberikan honorarium (upah di luar gaji pokok).

Kebijakan pemberian upah untuk jam mengajar lebih ini dibangga-banggakan para pendukung Beureueh. Sanjungan misalnya keluar dari mulut Kamaroesid, Wakil Sekretaris Dewan Pemerintahan Aceh.

Sepengetahuan Kamaroesid, guru di daerah-daerah lain tidak mendapatkan bayaran untuk jam mengajar ekstra. Tetapi di Aceh ada, sebagaimana telah ditetapkan dalam “Keputusan Sidang Anggauta D.P.D.P.A” pada 10 Juli 1950. Guru-guru SR di seluruh Aceh “jang mengadjar lebih diberikan honorarium maximum f. 170 sebulan”.

Di rapat tersebut sebenarnya hadir pula seorang guru yang telah ditetapkan akan dipindahkan ke Tapanuli. Namanya Noerdin St. Temenggoeng. Dia diminta datang ke rapat untuk menjelaskan ihwal pemutasian dirinya.

Temenggoeng mulanya adalah seorang guru (dalam arsip tidak dijelaskan guru di sekolah mana). Ia lantas diangkat menjadi Inspektur Sekolah Menengah Pertama. Kepada Beureueh, ia mengaku tak mengharapkan jabatan baru dan merasa kecewa karena pengangkatan tersebut dilakukan tanpa meminta pertimbangan darinya terlebih dahulu.

“Tanggal 8 Mei 1950 saya menerima surat dari Tuan Malanton Siregar, Kepala Inspecteur Sekolah Landjut di Sibolga, yang menyatakan bahwa saya diangkat menjadi Inspecteur SMP untuk daerah Aceh dan Tapanuli Selatan dan Timur. Seterima surat tersebut saya bersikap diam saja, karena saya merasa sedih meninggalkan pekerjaan saya selama ini, karena guru pengganti saya belum ada,” ungkap Temenggoeng.

Temenggoeng juga menyampaikan hasil penyelidikannya di Kota Langsa. Dia membeberkan ada delapan faktor yang membuat banyak guru minta dipindahkan:

  • “Karena desakan hidup, berhubung harga barang keperluan sehari-hari disini djauh lebih mahal dari tempat2 (daerah) lain”
  • “Soal perumahan”
  • “Ditempat lain kepada guru2 diberikan gadji istimewa”
  • “Karena telah lama tinggal di sini, jaitu sudah sampai 10 a 15 tahun dan ingin tinggal berdekatan dengan famili”
  • “Setelah terbuka perhubungan, timbul keinginan hendak keluar, dengan tidak memperhitungkan akibatnja”
  • “Gadji tidak dibajar pada waktunja”
  • “Inpassing terlampau lama”
  • “Hasrat untuk menambah pengetahuan”

Dari delapan hal tersebut, Beureueh cuma mengomentari isu keterlambatan gaji. Dia membantah gaji guru-guru di Aceh sering terlambat dibayar. Keterangan yang diperolehnya dari Kepala Kantor Keuangan Provinsi menyatakan: “Gadji untuk guru2 di Langsa dikirim pada waktunja”. Malah terkadang gaji guru sudah dikirim sebelum akhir bulan.

“Terbukti dengan gaji guru-guru di Langsa bulan Juni 1950 dibayar pada tanggal 24 Juni 1950,” ungkap Kamaroesid.

Kalaupun ada keterlambatan, itu cuma terjadi pada guru-guru yang telat menyerahkan laporan kerja.

Terakhir, disampaikan sebuah kabar baik kepada Beureueh. Saat berkunjung ke Yogyakarta untuk keperluan dinas, Temenggoeng berbincang dengan banyak guru di sana dan coba membujuk mereka agar mau mengajar di Aceh. Dia bilang: “Sebenarnya banyak guru-guru di Jawa yang mau dipindahkan kemari”. Namun ada enam hal yang mereka minta:

  • Perumahan
  • Ongkos pindah ke Aceh, termasuk bagi anggota keluarga dan biaya pengangkutan barang-barang
  • Vorschot, yakni gaji bulan kedua atau sampai bulan ketiga dibayar di muka (pada bulan pertama kerja). Sementara pelunasan vorschot itu dengan angsuran ringan (dipotong dari gaji bulan-bulan berikutnya dalam jumlah yang tidak besar)
  • Rouleering, yakni 5 atau 6 tahun usai bekerja di Aceh dikembalikan ke Jawa
  • Anak guru yang bersekolah di tempat lain setahun sekali diberi kesempatan bertemu orangtuanya dengan ongkos dari pemerintah
  • Tunjangan istimewa

Noerdin, perwakilan Departemen PKK yang datang dalam rapat, menjelaskan bahwa guru-guru yang berasal dari luar Aceh dalam lima tahun sekali memang diberikan cuti untuk pulang ke kampung masing-masing dengan biaya dari pemerintah daerah. Bahkan anggota keluarga para guru turut dibiayai perjalanannya. Padahal pembiayaan ini bukan lagi kewajiban provinsi.

Para pejabat di Aceh yakin guru-guru dari luar daerah pasti akan enak hidupnya kalau bertugas di Aceh. Sayangnya pada kemudian hari Beureueh enggan mengurusi masalah ini lagi. Dia memutuskan angkat senjata karena terlanjur sakit hati dengan banyak kekeliruan yang dilakukan pemerintah.

Dimulai dari sini, dampak perang bukan cuma mendatangkan masalah kekurangan guru di Aceh. Jumlah sekolah-sekolah juga terus berkurang akibat dibakar oleh para pemberontak. Situasi keamanan yang buruk juga tak memungkinkan renovasi atas gedung-gedung sekolah yang rusak karena faktor usia. Terutama yang berada di wilayah pedalaman.