Memimpin Desa di Bawah Tekanan Golkar

Sejak Pemilu 1971, Golkar Aceh mulai mengancam keuchik atau kepala desa di Aceh yang tidak mendukung Golkar akan dipecat. Golkar Aceh kalah pada Pemilu 1977.
Arsip ancaman pemecatan terhadap "keuchik" atau kepala desa di Aceh yang menolak mendukung Golkar.

Sebulan menjelang Pemilu 1987, Kepala Bulog dan Menteri Koperasi Bustanil Arifin berkampanye penuh di Aceh untuk memenangkan Golkar. Ia meminta pengusaha-pengusaha Aceh menyumbangkan uang untuk kebutuhan di lapangan. Ratusan pun juta berhasil dikumpulkan.

Uang itu kemudian dibagi-bagikan kepada camat dan kepala desa se-Aceh. Masing-masing camat dapat Rp 500.000, sedangkan kepala desa kebagian Rp 100.000 per orang. Strategi ini dilakukan untuk mencegah kejadian beberapa tahun sebelumnya tak terulang. Waktu itu pada Pemilu 1977, di Aceh Golkar dikalahkan PPP.

Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh waktu itu sekaligus tokoh Golkar, mengakui adanya praktik bagi-bagi uang ini tetapi menilainya sebagai hal biasa. Golkar Aceh sejak lama sudah mengumpulkan sumbangan dari pengusaha untuk membangun masjid dan menyantuni rakyat. Namun menjelang Pemilu 1987, uang yang terkumpul dialihkan sebagai hadiah kepada para camat dan kepala desa.

“Uang itu sumbangan pengusaha Aceh, terutama yang berdiam di Jakarta. Itu hanyalah uang lelah dan tak ada kaitannya dengan memenangkan Golkar,” kata Ibrahim Hasan seperti diberitakan majalah Tempo dalam “Misteri di Kotak Suara” (4 Juli 1992). Oleh karena tidak dianggap sebagai suatu kecurangan, praktik menyogok kepala desa terus dilakukan ke pemilu-pemilu berikutnya.

Biarpun Ibrahim Hasan menyangkal, kenyataannya para kepala desa yang menerima “uang lelah” itu mendapat beban untuk memenangkan Golkar. Akan ada dampak terhadap posisi mereka kalau sampai Golkar kalah di desanya. Ada dua kisah mengenai ini yang diangkat majalah Tempo edisi 20 Juni 1992 dalam laporan bertajuk “Menang tapi Kehilangan”.

Di Desa Teumareum, Kabupaten Aceh Barat (sekarang dalam Kabupaten Aceh Jaya), Ibrahim Abbas langsung mengundurkan diri begitu penghitungan suara selesai. Golkar kalah di desa yang dikepalainya. Ibrahim Abbas lekas memasukkan stempel desa serta peralatan administrasi lainnya ke dalam kotak suara yang kemudian diangkut ke kantor camat. Dengan kecewa ia mengatakan: “Kalau rakyat memerlukan saya, tentu mereka akan memenuhi permintaan saya untuk menusuk Golkar”.

Keputusan sama juga diambil Burhanuddin, Kepala Desa Aneuk Paya di Kabupaten Aceh Besar. Mayoritas warganya menjatuhkan pilihan kepada PPP. “Sejak hari pemilu dan Golkar kalah, saya sudah mengumumkan pada masyarakat bahwa saya mengundurkan diri,” kata Burhanuddin. Surat pengunduran diri langsung ia sampaikan kepada camat dan bupati.

Desa-desa yang terkontrol merupakan strategi politik Golkar Aceh sejak Pemilu 1971. Hal ini tak terbantahkan karena arsip-arsip Golkar Aceh sendirilah yang menjadi buktinya.

Ada sebuah dokumen berjudul Memori Singkat tentang Memenangkan Golkar dalam Pemilu di Gampong2/Desa dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Arsip DPK Aceh, AC08-218). Dokumen berstatus “Sangat Rahasia” ini berisi ancaman pemecatan terhadap semua keuchik (kepala desa) yang tak mau menyukseskan Golkar. Di dalamnya disebutkan:

“Terhadap leader formil (terutama Keutjhik dan Imuem Mukim) jang merasa keberatan untuk ikut membentuk Golkar dalam gampongnja, maka terhadap mereka tersebut oleh bupati atau wali kota kepala daerah diambil suatu kebidjaksanaan agar diperhentikan sadja dengan hormat dari kedudukannja selaku Pamong Desa. Untuk penggantiannja dapatlah ditunjuk seorang pedjabat lain yang berpengaruh dan menjetudjui Golkar dengan tidak melalui pemilihan sebagaimana biasanja…”

Pemecatan terhadap kepala desa tentu memerlukan waktu. Sementara mendirikan cabang Golkar di desa-desa harus dilakukan secepat mungkin sebelum pemilu. Oleh karenanya kadang sambil menunggu kepala desa anti-Golkar dipecat, ditunjuklah tokoh desa lain sebagai pemimpin Golkar di desa tersebut.

Hal itu misalnya terjadi di Desa Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh. Sang kepala desa menolak masuk Golkar karena ingin setia menjadi anggota Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Sebagai jalan keluar, diangkatlah sosok berpengaruh lain yang “alim serta tukang dakwah” sebagai Ketua Sekber Golkar Desa Lampaseh Kota (Arsip DPK Aceh, Laporan Perkembangan Sosial Politik dalam Daerah Kotamadya Banda Atjeh. Nomor arsip: AC08-3).

Para pemimpin Golkar Aceh paham betul membuat kader partai politik membelot adalah pekerjaan sulit. Akan lebih mudah kalau sejak awal yang dijadikan kepala desa adalah orang pro-Golkar atau minimal netral. Siasat ini pernah diterapkan di Kabupaten Aceh Besar untuk kepentingan Pemilu 1982.

Pada 20 Juni 1979, tiga tahun sebelum Pemilu 1982, Bupati Aceh Besar T. Bachtiar Panglima Polem menetapkan bahwa semua calon kepala desa baru “harus benar-benar orang Golkar”. Perintah ini disampaikan kepada seluruh camat lewat telegram bernomor R 141.015 (Arsip DPK Aceh, Salinan Formulir Berita Bupati Aceh Besar. Nomor arsip: AC13-21/2). Tertulis dalam telegram ini:

“TIAP PENGGANTIAN IMEUM MUKIM, KEUCHIK DAN SEKRETARIS GAMPONG TETAP HARUS DIPEGANG OLEH ORANG ORANG GOLKAR ATAU SEKURANG-KURANGNYA ORANG-ORANG NON PARPOL. DIMINTA KEPADA SAUDARA PELAKSANAAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB”

Perintah tersebut jelas: kalau tak ada orang pro-Golkar yang bisa diangkat sebagai kepala desa, maka jangan sampai posisi tersebut diduduki oleh seseorang dari pihak lawan politik Golkar. Inilah siasat politik “kalau aku tak dapat, lawanku juga tak boleh dapat”.