Para PNS Aceh Tengah di Lingkaran PKI

  • Whatsapp
Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh Tengah merekrut banyak orang yang terdiri dari petani, PNS, atau seniman. Terdapat sebuah daftar di mana nama-nama sejumlah PNS dianggap sebagai bagian dari PKI.
"Ditelan Mulut-Mulut"

Sebelum diberangus secara keras oleh pihak militer pada tahun 1965-1966, PKI adalah partai yang cukup populer di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini diungkapkan Ibrahim Kadir, seorang saksi peristiwa 1965, dalam buku The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder karya Jess Melvin.

Mayoritas anggota PKI di Aceh Tengah terdiri dari guru, petani, PNS, seniman, dan bahkan beberapa prajurit militer. PKI bahkan membentuk kelompok pemain didong (salah satu kesenian tradisional suku Gayo). Seniman setempat direkrut sebanyak-banyaknya. Perihal petani di Aceh Tengah, kebanyakan tercatat sebagai anggota PKI hanya karena mereka menerima bantuan berupa perkakas pertanian, beras, dan uang belanja dari kader partai tersebut.

Bacaan Lainnya

Kebekenan PKI rupanya tak menyeluruh di Aceh Tengah. Di wilayah yang masih terpencil seperti Desa Isaq, Kecamatan Linge, pendududuknya memang mengetahui PKI tetapi dengan informasi yang amat minim. Desa Isaq dikelilingi hutan dan gunung-gunung. Jauh dari desa lain. Waktu itu cuma ada satu jalan untuk menuju ke sana. Kebanyakan penduduk desa ini kurang mengerti mengenai politik pemberian bantuan khas partai. Lebih dari itu, banyak yang sebenarnya tak tahu apa kepanjangan “PKI”.

Alih-alih mengenalnya sebagai “Partai Komunis Indonesia”, PKI yang warga Desa Isaq ketahui adalah “Persatuan Ketoprak Isaq”. Kelompok kesenian ini memang bentukan orang-orang desa—yang juga mencari nafkah dengan bertani—tetapi kerap tampil dalam acara-acara besar sehingga terkenal di seluruh kabupaten. Konon pembantaian di Isaq menewaskan hampir separuh warganya.

Kabarnya, para petani-seniman tersebut namanya tercatat dalam daftar keanggotaan PKI di Aceh Tengah. Hanya saja menemukan dokumen daftar nama-nama tersebut tak mudah. Boleh jadi ia masih tersimpan di suatu tempat, entah itu di lembaga pengarsipan negara ataupun dalam laci arsip individu.

Beruntung, penulis berhasil menemukan dokumen berisi nama-nama PNS di Aceh Tengah yang dituduh sebagai anggota PKI dan organisasi komunis lainnya. Daftar ini dibuat pada 5 Mei 1967, dua tahun setelah aksi-aksi pembasmian di Aceh Tengah. Orang yang menandatangi (untuk mengesahkan) dokumen tersebut adalah Jakub Daud BA, dengan mengatasnamakan bupati. Jakub adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Dispursip Aceh, Daftar Nama-Nama Pegawai yang Terlibat dalam G30/S dari Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah/Dinas Otonom/Pamong Praja dalam Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor arsip: 103/9).

Daftar tersebut terdiri dari 2 lembar dan memuat 28 nama. Di lembaran pertama, daftarnya terdiri dari nomor 1 sampai 19 (artinya membuat 19 nama). Sementara di halaman kedua tercantum urutan 22 sampai 28 (ada tujuh nama). Dengan demikian, berarti nomor 20 dan 21 tidak ada. Kemungkinan besar, dua nama pada nomor tersebut hilang karena arsipnya telah terpotong. Penulis tidak mengetahui pasti apakah hilangnya dua nama tersebut disengaja atau tidak.

Tidak semua orang dalam daftar tersebut adalah anggota resmi PKI. Satu orang tercatat hanya sebagai simpatisan, yakni M. Daud Karim (pegawai Dinas Kesehatan). Sementara ada dua orang yang merupakan anasir dari organisasi Pemuda Rakyat: Musa Sadin dan SM. Lahat. Keduanya sama-sama pegawai di kantor bupati, tetapi jabatannya berbeda.

Sebagian besar pegawai itu “diberhentikan tidak dengan hormat” lewat surat keputusan bupati. Cuma satu orang, atas nama M.A. Kasah, yang dipecat oleh Gubernur Nyak Adam Kamil. Dan Kasah juga satu-satunya orang yang dicopot tahun 1965 (20 Desember). Tiga orang diberhentikan pada tahun 1967, dan sisanya tahun 1966.

Berikut beberapa nama PNS Aceh Tengah yang dipecat karena dianggap sebagai penyokong gerakan komunis di daerahnya:

  1. A Kasah (kader PKI; intansi tempat kerja tidak diketahui)
  2. Abdullah Husin (kader PKI; pegawai Kantor Bupati)
  3. Said Abdullah (kader PKI; pegawai Kantor Bupati)
  4. Musa Sadin (anggota Pemuda Rakyat; pegawai Kantor Bupati)
  5. M Lahat (anggota Pemuda Rakyat; pegawai Kantor Bupati)
  6. Nain (kader PKI; pegawai Dinas Kesehatan)
  7. Daud Karim (simpatisan PKI; pegawai Dinas Kesehatan)
  8. Sedjuk (kader PKI; pegawai Dinas Pertanian)
  9. Musa ST (kader PKI; pegawai Dinas Pertanian)
  10. Kamal Pasja (kader PKI; pegawai Dinas Pertanian)
  11. Chalidin Hakim (kader PKI; pegawai Dinas PU)
  12. Ahmad Banta (kader PKI; pegawai Dinas PU)
  13. Munawir (kader PKI; pegawai Dinas PU)
  14. Sampe Ganti (kader PKI; pegawai Dinas Kehewanan)
  15. Baramsjah (kader PKI; pegawai Dinas Perikanan)
  16. Mawardi Hasan (kader PKI; pegawai Dinas Perikanan)
  17. Saleh (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  18. Sjamsuddin AR (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  19. Nja’ Ara (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  20. Tidak diketahui karena arsip terpotong
  21. Tidak diketahui karena arsip terpotong
  22. Banta (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  23. Aman Marliah (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  24. Talib Aman Mur (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  25. Banta Ali (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Kota)
  26. Salam (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Blangkejeren)
  27. Jaminahar (kader PKI; pegawai Kantor Kecamatan Rikit Gaib)
  28. Djemaat Taher (kader PKI; pegawai Perusahaan Pasar Blangkejeren).

Jika dikaitkan dengan kebijakan militer pada masa awal Orde Baru, kemungkinan besar mereka adalah korban yang telah tewas dibantai selama “Musim Menjagal” (meminjam istilah pada judul buku Geoffrey B. Robinson). Di wilayah Aceh Tengah saja, sebagaimana arsip yang ditemukan Melvin di puing-puing Gedung Kodam I/IM setelah Tsunami 2004, ada 517 orang yang dibantai.

Jumlah ini adalah yang tertinggi di seluruh Aceh. Bahkan menurut Abdullah (nama samaran seorang saksi yang diwawancarai Melvin), jumlah korban di Aceh Tengah diperkirakan lebih banyak lagi, yakni mencapai 2.800 jiwa.

Oleh karenanya 28 nama dalam daftar di atas hanyalah sebagian kecil. Ada lebih banyak orang yang bernasib seperti mereka (masuk dalam daftar dan dipecat).

Bertahun-tahun kemudian, ada beberapa orang Gayo yang berusaha membersihkan namanya. Mereka mengirim surat kepada pemerintah agar namanya dikeluarkan dari daftar orang-orang yang terlibat PKI.

Hal ini misalnya dilakukan oleh seorang warga Desa Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara (waktu itu, sebelum pemekaran, desa ini masih dalam wilayah Aceh Tengah). Orang tersebut bernama Poerdi Panjaitan (ANRI, Surat Pengaduan dari Poerdi Panjaitan… [dalam khazanah “Seri Tromol Pos 5000 Provinsi di Aceh Tahun 1988-1990]. Nomor Arsip: 307).

Melalui surat bertanggal 9 April 1989 yang ditujukan kepada wakil presiden, Panjaitan memohon agar negara merehabilitasi data pribadinya yang sempat dicap “berbau G30S/PKI”.

Arsip daftar PNS di Aceh Tengah yang terlibat Partai Komunis Indonesia.
Arsip daftar PNS di Aceh Tengah yang terlibat Partai Komunis Indonesia.

Pos terkait