Usaha Empat Pejabat Aceh yang Belum Punya Mobil Dinas

  • Whatsapp
Sekitar tahun 1951-1952, diketahui ada empat pejabat Aceh yang mengajukan permohonan pinjaman uang untuk membeli mobil pribadi pada Kementerian Dalam Negeri. Para pejabat Aceh tersebut belum memiliki mobil dinas maupun mobil pribadi yang bisa dipakai untuk keperluan kedinasan.
"Jeep Willys Overland Tipe CJ-3A"

Yang memulai adalah Bupati Aceh Selatan Teuku Mohamad Ali. Kepada Menteri Dalam Negeri, ia mengaku belum memiliki mobil dinas maupun kendaraan pribadi. Keadaan ini menyulitkan dirinya sebagai kepala daerah yang harus bepergian ke banyak tempat.

Atas situasi tersebut, Bupati Ali memohon dengan hormat agar pemerintah sudi meminjaminya uang sebesar f.40.000 untuk pembelian satu unit mobil. Permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan Sumitro Djodjohadikusumo pada 30 November 1950.

Bacaan Lainnya

Bupati Ali berjanji akan melunasi utang tersebut selama 36 bulan melalui pemotongan gajinya yang berjumlah f.675 per bulan. Diterangkan pula dalam surat permohonan tersebut bahwa ia memiliki gaji kotor (belum dipotong pajak) sebesar f.1274.20.

Apa yang dilakukan Bupati Ali merupakan sesuatu yang sah. Lima bulan sebelum ia mengajukan permohonan, pada 15 Juni keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor UU 30-4-17. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi seluruh pejabat daerah di Indonesia untuk memperoleh pinjaman uang pembelian mobil.

Menurut aturan, permohonan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri lewat gubernur masing-masing. Kalau disetujui, Kementerian Keuangan kemudian memerintahkan Kantor Urusan Perjalanan atau Jawatan Perjalanan untuk memberikan uang tersebut kepada pemohon melalui pemerintah daerah. Dan setelah uang tunai itu dikantongi, pembelian pun bisa segera dilakukan. Atas kemudahan ini sejumlah pejabat Aceh lainnya ikut mengajukan permohonan pinjam uang.

Sekitar tahun 1951-1952, setidaknya diketahui ada empat pejabat Aceh yang memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut. Selain Bupati Ali, ada Teungku Sulaiman Daud (Bupati Pidie), Mahmoed Haroen (Wedana Aceh Singkil), dan Djohan (Asisten Wedana Kutaraja).

Bupati Pidie memohon pinjaman sebesar f.40.000 (sama seperti Bupati Aceh Selatan), Wedana Singkil sebanyak f.36.000, dan Wedana Kutaraja minta f.26.650.

Yang membuat mereka tertarik adalah pinjaman tersebut tidak ada bunganya (karena itulah dinamai Permohonan Pindjaman Uang tidak Berbunga untuk Membeli Mobil). Tempo pelunasan yang panjang, yakni 3 tahun (36 bulan), juga membuat pemotongan terhadap gaji bulanan tidak terlalu besar. Dan setelah cicilan lunas, mobil akan sah menjadi milik pribadi; bukan dikembalikan kepada negara.

Polemik mobil bekas

Sayangnya empat pejabat Aceh tersebut tak jadi memperoleh pinjaman. Pada 22 Desember 1952, Residen Aceh Marjono Danoebroto memberitahu Gubernur Sumatra Utara bahwa Bupati Aceh Selatan Teuku Muhammad Ali sudah meninggal dunia; Teungku Sulaiman Daud tak lagi menjabat Bupati Pidie; dan Teungku Mahmoed Haroen telah diberhentikan dari jabatannya. Oleh karenanya permohonan mereka tak perlu lagi ditindaklanjuti. Sementara Djohan tidak disebutkan dalam laporan itu karena kasusnya berbeda.

Untuk membeli sebuah jip bermerek Willys Overland tipe CJ-3A, Djohan meminta pinjaman sebesar f.26.650. Jip bekas itu sudah menempuh jarak 21.708 kilometer. Nomor polisinya BL 198. Permohonan ini dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 November 1951 (SK Kemendagri Nomor S.U. 22/31/10). Lalu pada 29 Januari 1952, Jawatan Perjalanan mulai menyerahkan uang pembeliannya melalui Gubernur Sumatra Utara. Usaha Djohan untuk memiliki mobil berpenampilan gagah itu tinggal selangkah lagi.

Tetapi begitu pencairan uang hendak dilakukan, Residen Danubroto segera memprotes pengabulan permohonan tersebut. Polemik yang berlarut-larut pun terjadi, sehingga membuat pembelian mobil untuk Djohan tak kunjung terlaksana. Ia bersama Bupati Aceh Besar Abdul Wahab berulang-ulang mendesak Residen Aceh dan Gubernur Sumatra Utara segera menuntaskan pembelian. Dan hingga tahun berganti hal tersebut tak kunjung terwujud.

Tanggal 6 Januari 1953, Bupati Wahab kembali menyampaikan desakan yang sama kepada Gubernur Sumatra Utara. Selang seminggu kemudian, 17 Januari, giliran Residen Danubroto yang mengirim surat. Ada dua alasan mengapa Danubroto menentang pemberian jip kepada Djohan.

Pertama, jabatan Djohan yang sebenarnya hanyalah asisten wedana. Jabatan ini tidak masuk dalam kategori “pemegang daerah” (pejabat yang memiliki daerah kekuasaan seperti gubernur, bupati, dan wedana).

“Dalam kenjataan, ianja berdjabatan Assisten Wedana dan gadjinya hanya gadji Assisten Wedana, sedangkan ianya mempunjai keluarga jg besar, tidak memerlukan membeli motor,” tulis Danubroto. Pemberitahuan ini juga disampaikan kepada Kemendagri dan Jawatan Perjalanan.

Kedua, diberikannya uang beli jip kepada Djohan akan menyakiti perasaan wedana-wedana lain yang belum punya kendaraan dinas dan pribadi tetapi wilayah kerja mereka lebih luas, misalnya Wedana Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara.

Danubroto sebelumnya memang sempat mengusulkan agar jip yang hendak dibeli untuk Djohan dialihkan saja kepada Wedana Lhoksukon. “Tetapi ternjata bahwa jeep itu diserahkan djuga kepada Wedana Kutaraja jg kami tidak pernah mengusulkannja,” keluh Danubroto.

Tanggal 15 Juni, Bupati Wahab kembali menanyakan ihwal uang pembelian jip untuk Djohan. Dan keesokannya, 16 Juni, Gubernur Sumatra Utara pun mengeluarkan keputusan untuk menyudahi keributan.

Melalui Surat Nomor Keu.1244/9/3/10, Gubernur Sumatra Utara memutuskan “permohonan dari Saudara Djohan tersebut tidak dapat dilandjutkan”. Danubroto menang, dan Djohan gagal memperoleh utang untuk membeli jip idamannya.

Arsip surat permohonan pinjam uang yang dikirim Bupati Aceh Selatan T.M. Ali kepada Kementerian Keuangan tahun 1950.

Pos terkait