Zainuddin Dipecat Gara-Gara Tuduhan Makar

Pemecatan pegawai pemerintah di Aceh masa DI/TII banyak terjadi. Sebagian pemecatan ternyata dilakukan tanpa bukti bahwa yang bersangkutan betul-betul terlibat dalam gerakan DI/TII Aceh. Seperti dalam kasus pemecatan Zainuddi, pegawai Kantor Camat Lhoknga/Leupung, Aceh Besar.
"Arsip pemecatan Zainuddin dan dua orang lainnya oleh Gubernur Sumatra Utara"

Sebagai seorang pegawai baik-baik di Kantor Kecamatan Lhoknga/Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Zainuddin jelas kaget saat dipecat secara tidak hormat atas tuduhan “tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk. Daud Beureueh c.s. di Atjeh”.

Zainuddin tak diperbolehkan lagi masuk kantor sejak tanggal 24 November 1953. Akan tetapi pemecatannya baru disahkan enam bulan kemudian, yakni 7 Mei 1954, lewat Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 605/UP/1954.

Oleh Mr. SM Amin, Gubernur Sumatra Utara waktu itu, Zainuddin dipecat bersama dua pegawai pemerintah lainnya: Tengku Ali Basjah dan K. Adan. Basjah merupakan pegawai di Kantor Bupati Aceh Besar, sedangkan Adan menjabat Asisten Wedana Kecamatan Lhoong.

Pada masa itu, pemecatan pegawai pemerintah karena perkara DI/TII cukup sering terjadi di Aceh. Selain karena memang banyak pegawai yang membelot ke pihak pemberontak, gelombang pemecatan ini bisa begitu cepat membesar karena dilakukan pula secara serampangan oleh Gubernur Sumatra Utara. Beberapa orang dipecat sebelum benar-benar terbukti bersalah, seperti yang menimpa Zainuddin.

Padahal sebulan sebelum pemecatan Zainuddin, Gubernur Sumatra Utara sudah menginstruksikan agar seseorang “diberhentikan kelak sesudah kenjataan bahwa benar2 dia bersalah ataupun telah njata bahwa kedudukannja tidak dapat lagi dipertanggung djawabkan untuk tetap memangku djabatan itu” (Surat Nomor 2026/Rah-49/R/DD, 12 April 1954).

Menyadari ada kekeliruan dalam kasus Zainuddin, penyelidikan ulang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komando militer setempat. Akhirnya pada 29 Setember, enam bulan setelah dipecat, Zainuddin dinyatakan tak terbukti berkomplot dengan DI/TII Aceh (Arsip DPKA, Keputusan Gubernur Provinsi Sumatra Utara Tanggal 29 September 1954 No. 1333/UP/1954, nomor arsip: AC01-39/3-39.119).

Dalam surat keputusannya, Gubernur Sumatra Utara menyatakan:

“Setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwadjib, ternjata bahwa Sdr. Zainuddin tersebut tidak ada mempunjai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga pemberhentian sebagai dimaksud diatas, dirasa perlu ditjabut kembali”.

Biarpun pemecatannya sudah dicabut, Zainuddin tak diperkenankan lagi bekerja di Kantor Kecamatan Lhoknga/Leupung. Bupati Aceh Besar merasa kurang baik jika ia dikembalikan ke tempat semula. Gubernur Sumatra Utara menyetujui pandangan ini, lalu memindahtugaskan Zainuddin ke Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh.

Zainuddin bukan satu-satunya korban pemecatan pegawai pemerintah secara asal-asalan pada masa DI/TII Aceh. Banyak pegawai yang kemudian dipulihkan kedudukannya karena terbukti tak bersalah.