Pentingnya Surat Keterangan Bebas PKI Pasca-G30S

  • Whatsapp
Surat Keterangan tidak Terlibat PKI merupakan dokumen administrasi penting pasca-Peristiwa 1965. Dikeluarkan oleh ABRI, surat ini mesti dimiliki oleh penduduk yang hendak ikut pemilu dan keperluan-keperluan khusus lainnya. Di Aceh, Surat Keterangan tidak Terlibat G30S/PKI ada ribuan lembar.
Arsip daftar para pegawai negeri di Aceh Tengah yang terlibat dalam G30S atau kader PKI dan organisasi komunis lainnya. Daftar ini cukup panjang, berisi puluhan nama.

Zulecha Abdul Manaf lahir di Desa Wihni Bakong, Kabupaten Aceh Tengah, pada 18 November 1945. Ketika meletus Peristiwa G30S (Peristiwa 1965), usianya masih amat muda: 20 tahun.

Tetapi pada usia tersebut, sebagaimana umumnya pemuda, Zulecha sudah bisa mencerna apa yang tengah terjadi di sekelilingnya. Orang-orang yang pernah ikut aktivitas organisasi komunis di Aceh Tengah diburu untuk dibantai. Seniman, petani, pegawai negeri banyak yang tidak selamat.

Bacaan Lainnya

Lima tahun berlalu, saat umurnya sudah 25 tahun, Zulecha diajak Sekber Golkar Aceh Tengah untuk menjadi peserta Pemilu 1971. Tanpa sungkan disanggupinya ajakan tersebut, yang mana berarti ia akan bersaing dengan puluhan politikus Gayo (perempuan maupun laki-laki) yang kebanyakan sudah berumur 38 tahun ke atas.

Biarpun dimajukan oleh sebuah organisasi politik yang amat anti-PKI, Zulecha wajib memiliki “Surat Keterangan tidak Terlibat G.30.S/PKI” (Surat Bebas PKI) agar bisa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu—yang bakal berlangsung tanggal 3 Juli. Surat ini mesti diurus di kantor polisi, dengan membawa Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan kepala desa.

Surat Bebas PKI hanya akan diperoleh apabila Zulecha lolos dari pemeriksaan polisi. Di sini, interogator, dilengkapi data dari intelijen, bakal menyelidiki apakah pada masa lalu Zulecha terlibat atau tidak dalam aktivitas-aktivitas PKI maupun organisasi komunis lainnya.

Setelah pengecekan, polisi memastikan bahwa Zulecha tak pernah ikut gerakan komunis di Aceh Tengah maupun selama ia menuntut ilmu di IPKI Banda Aceh. Perempuan muda yang belum menikah ini dinyatakan steril melalui Surat Bebas PKI bernomor Nopol 24/SK/Intel/1971 (dikeluarkan pada 8 Januari 1971).

“Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini, ternjata tidak terdapat bukti-bukti maupun petundjuk2, bahwa jang bersangkutan terlibat dalam G.30 S./P.K.I,” tulis Komandan Polres Aceh Tengah Kompol Abdoel Moenir dalam surat tersebut.

Lebih mujur lagi, setelah lolos dari penyelidikan politik oleh polisi, Zulecha juga berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah dalam pemilu yang pertama kali digelar di bawah kekuasaan Soeharto tersebut (Dispursip Aceh, Keanggotaan DPRD-GR TK. II Aceh Tengah. Nomor arsip: AC07-57/13 [B]).

Arsip Surat Keterangan tidak Terlibat G30S/PKI milik Zulecha Abdul Manaf, anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah hasil Pemilu 1971.

Tujuan Penerbitan Surat Bebas PKI

Surat Bebas PKI yang diberikan kepada Zulecha merupakan dokumen administrasi yang cukup penting setelah Peristiwa 1965. Berlaku di seluruh Indonesia, surat ini menjadi alat Orde Baru untuk membatasi gerak-gerik mereka yang dahulunya terlibat dalam G30S. Di mata pemerintah, seorang komunis tentu tak akan berani datang ke kantor polisi untuk mengurus surat tersebut.

Jenderal M. Panggabean, selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), menetapkan tiga kriteria/fase keterlibatan dalam gerakan komunis:

  • “Proloog” (sudah terlibat PKI sebelum meletus Peristiwa 1965/G30S)
  • “Peristiwa itu sendiri” (terlibat pemberontakan PKI pada September-Oktober 1965)
  • “Epiloog” (baru terbukti terlibat PKI sesudah G30S)

Terbukti pernah terlibat pada satu fase/kriteria saja akan membuat sesorang tak pernah memperoleh Surat Bebas PKI.  Walaupun waktu surat itu dimohonkan ia sudah “bersuci” dari komunisme.

Sementara orang yang sudah memilikinya tetapi kemudian diketahui pernah terlibat G30S, Surat Bebas PKI-nya akan dicabut. Oleh aparat berwenang, Surat Bebas PKI tidak diterbitkan untuk menjadikan seseorang kebal hukum.

Surat Bebas PKI pertama kali diterbitkan tahun 1968, lewat Surat Keputusan Pangkopkamtib Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968. Akan tetapi keputusan ini kurang lengkap dalam mengatur hal-hal. Misalnya, berapa lama masa berlakunya dan apakah ia bisa digunakan berulang kali atau tidak.

Karena ketiadaan kejelasan ini, penerbitan Surat Bebas PKI di daerah-daerah sering berbeda-beda. Belum ada pedoman yang seragam, yang tertulis dalam keputusan resmi. Jenderal Panggabean menduga, situasi ini membuat Surat Bebas PKI bisa diperoleh siapa saja dengan gampang, termasuk para komunis yang mau menyamar sebagai “bukan komunis”. PKI memang sudah babak belur pasca-Peristiwa 1965. Akan tetapi pemerintah yakin banyak orang yang belum berhasil diungkap keterlibatannya dalam G30S, dan mereka masih terus berusaha menyelamatkan diri secara diam-diam.

Cara-cara menyelamatkan diri yang dipercaya pemerintah sering dilakukan para komunis adalah dengan pindah ke daerah lain, kabur ke luar negeri, dan menyusup ke dalam lembaga negara melalui pemilu, sekolah pamong praja, serta seleksi pegawai negeri. Oleh karenanya pada 14 April 1970, Jenderal Panggabean mengeluarkan kebijakan baru untuk menyempurnakan peraturan lama (1968) tersebut.

Dalam SK Nomor KEP-020/KOPKAM/4/1970 tentang Tata-Tjara Pemberian Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI, Jenderal Panggabean mewajibkan Surat Bebas PKI dimiliki oleh semua orang yang ingin melakukan lima hal khusus berikut:

  • “Pemindahan domisili dari satu Kabupaten/Kota Madya ke Kabupaten/Kota Madya lain”
  • “Untuk mendjadi pegawai/anggauta pada Lembaga-Lembaga/Badan-badan/Instansi-Instansi/Dinas-dinas pemerintahan dan perusahaan-perusahaannja”
  • “Pendaftaran masuk pendidikan jang diselenggarakan dan/atau dibeajai Pemerintah jang disiapkan untuk mendjadi pegawai Negeri/ABRI”
  • “Bepergian keluar negeri”
  • “Bepergian keluar dari Kabupaten/Kota Madya tempat domisilinja dalam wilajah Republik Indonesia jang melebihi waktu satu bulan”

Kalau seseorang tidak punya Surat Bebas PKI saat usianya sudah lebih 15 tahun, atau sudah/pernah menikah tetapi belum mencapai usia tersebut, melakukan lima hal di atas akan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan nasional (Dispursip Aceh, Keputusan Panglima Komando…. Nomor arsip: AC08-222).

Biar eks-PKI tidak lari

Pasca-Peristiwa 1965, aktivitas pindah rumah diawasi secara ketat oleh otoritas keamanan. Biarpun praktik pemberantasan komunisme terjadi meluas di seluruh Indonesia, baik dengan cara yang sesuai hukum maupun tidak, bukan berarti tiada lagi tempat aman yang bisa dituju orang-orang yang keterlibatannya dalam G30S belum terungkap.

Selain untuk menyelamatkan diri, pemerintah percaya juga bahwa di kediaman barunya orang-orang bekas PKI akan membangun ulang kekuatan mereka.

“Dalam pemindahan domisili dapat terdjadi sisa sel-sel kegiatan PKI melakukan kegiatan jang membahajakan dan mempengaruhi keamanan dan ketertiban didaerah tempat tinggalnja jang baru. Untuk mentjegah agar hal-hal tersebut tidak terdjadi, maka bagi jang akan berpindah domisili diwajibkan memiliki surat keterangan tersebut,” tulis Jenderal Panggabean dalam surat keputusannya.

Sebenarnya, Surat Bebas PKI cuma diwajibkan untuk perpindahan domisili dari kota-kota besar, terutama ibu kota provinsi. Boleh dibilang kepindahan dari desa tak mensyaratkan adanya surat ini.

Di Aceh, misalnya, Surat Bebas PKI banyak dikeluarkan di Kota Banda Aceh. Jumlahnya mencapai ribuan lembar. Warga yang mengurus surat ini berasal dari bermacam profesi: pedagang, pekerja transportasi, atau montir. Bahkan terdapat sejumlah surat milik orang-orang yang dahulunya berperang mewujudkan-mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika hendak masuk ke organisasi veteran biar terayomi oleh pemerintah, para pahlawan tak terkenal ini juga diwajibkan punya Surat Bebas PKI sebagai bukti keberpihakannya terhadap Republik (Dispursip Aceh, Kumpulan Surat Keterangan tidak Terlibat Gerakan 30 Septeber PKI dalam Asisten Wedana Mesjid Raya. Nomor arsip: AC11-91/5).

Jika perjalanan antardaerah saja diawasi, apalagi kepergian ke luar negeri. Dengan menduga-duga, pemerintah yakin ada pelaku G30S yang cuma pura-pura mau berwisata ke negara lain, padahal tujuan mereka yang sebenarnya adalah melarikan diri untuk mencari suaka politik.

Mengenai perkara tersebut, Jenderal Panggabean menegaskan: “Untuk mentjegah dan mengurangi adanja perluasan kegiatan sisa2 G.30.S/PKI dan larinja oknum2 tersebut, maka perlu adanja kepastian bahwa orang2 jang akan bepergian keluar negeri bukanlah oknum2 G.30.S/PKI, karena itu mereka diharuskan memiliki surat keterangan tersebut”.

Hal ini menunjukkan punya KTP dan paspor hijau saja tak cukup. Biarpun pasca-Peristiwa 1965 penerbitan kedua dokumen tersebut dilakukan dengan cukup ketat atau hati-hati, agar betul-betul bisa terjaring mana yang komunis dan mana yang bukan. Boleh dibilang, di antara hal-hal lain, G30S turut pula mengubah tata administras publik.

Surat Keterangan tidak Terlibat G30S/PKI milik seorang veteran di Kota Banda Aceh. Dokumen ini diterbitkan pada tahun 1968.

Pos terkait