Kala Pepohonan Menyelamatkan Tentara Republik dari Serangan Udara Belanda

  • Whatsapp
Karena pepohonan amat berguna untuk melindungi para pejuang Indonesia dari serangan udara Belanda, komando militer kemudian melarang penebangan pohon
"Tak Terlihat Musuh"

Selain tempat berteduh bagi prajurit yang kelelahan, pepohonan juga berguna untuk taktik peperangan.

Selama menghadapi perang gerilya yang dilancarkan orang-orang pribumi, Belanda seringkali direpotkan oleh banyaknya pepohonan yang ada di lokasi pertempuran.

Bacaan Lainnya

Dalam sebelas tahun pertama Perang Aceh (dimulai 1873), serangan-serangan tiba-tiba yang datang dari balik pepohonan sering membuat militer Belanda kewalahan. Strategi serang seperti ini sulit dicegah karena kedatangan musuh acap tak terlihat.

Oleh karenanya pada 16-17 Juni 1884, jenderal-jenderal Belanda mengadakan rapat rahasia untuk menyusun satu strategi pertahanan baru.

Dalam Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912, sejarawan Teuku Ibrahim Alfian menyebutkan, rapat tersebut menyepakati pembangunan 16 pos penjagaan baru “pada tanah seluas 50 km persegi di sekitar Kutaraja”. Tiap-tiap pos harus berada di tengah lahan kosong, tanpa pepohonan dan rumah penduduk, dengan luas wajib 1.000 meter (1987: 79 & 129).

Dengan sistem pertahanan yang terkonsentrasi di tengah dataran seperti itu, militer Belanda menjadi punya cukup ruang untuk memantau pergerakan musuh yang menuju ke arah mereka. Dalam kata lain, pejuang-pejuang Aceh yang hendak mendekat ke markas tentara Belanda harus berjalan atau berlari sejauh ratusan meter di atas area terbuka.

Para tentara Republik juga sering memanfaatkan pepohonan untuk menyulitkan transportasi militer Belanda. Saat berlangsung Revolusi Fisik dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Belanda sering dibuat jengkel oleh aksi penebangan pohon untuk merintangi jalan. Terkadang, kendaraan-kendaraan mereka terpaksa berhenti karena sebuah pohon asam jawa telah jatuh di atas badan jalan. Dan dari ciri-ciri patahannya, diketahui penyebab tumbangnya adalah karena ditebang. Walaupun nantinya perjalanan tetap bisa dilanjutkan, paling tidak aksi ini telah memperlambat pergerakan Belanda.

Tujuan penebangan pohon bukan cuma untuk menyulitkan musuh. Tentara Republik juga melakukannya demi memudahkan mobilitas diri dalam perang gerilya. Ketika bertemu alur atau sungai yang sukar diseberangi, pohon-pohon yang ada di sekitar segera ditebang untuk membangun jembatan darurat.

Seringnya, yang ditebang secara sepihak oleh tentara Indonesia adalah pohon kelapa, bambu, dan pinang yang ada dalam lahan milik penduduk. Tanaman-tanaman ini punya nilai, sebab merupakan penghasil komoditas pertanian.

Begitu Agresi Militer Belanda II diumumkan berakhir pada 5 Januari 1949, beberapa pemilik lahan di Aceh mulai menuntut pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanaman-tanaman perkebunan mereka yang ditebang “untuk keperluan pertahanan”.

Daerah di Aceh yang bisa dengan cepat menghasilkan solusi untuk masalah ini adalah Kabupaten Pidie. Dalam rapat yang berlangsung di Sigli tanggal 27-28 Januari 1949, Badan Pekerja Dewan Kabupaten Pidie berhasil menentukan besaran ganti ruginya.

Untuk tanaman bambu, ganti rugi yang diajukan sebesar Rp 35 per batang. Pohon pinang dihargai Rp 75 per batang. Sementara pohon kepala menjadi tanaman yang paling tinggi nilai ganti ruginya, yakni Rp 350 per batang. Pohon yang sudah mati saat ditebang “tidak diberikan ganti kerugian”. Apabila pemilik tanaman setuju dengan angka-angka tersebut, pembayaran segera dilakukan (Dispursip Aceh, Keputusan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie No. 2. Nomor arsip: AC01-08/1-8.2).

Pepohonan dan serangan udara

Seiring dengan dimulainya pembayaran ganti rugi, komando militer di Aceh juga mengeluarkan larangan penebangan pohon. Larangan ini harus dikeluarkan karena Belanda terus-terusan melakukan manuver udara.

Patroli dan serangan udara ini sebetulnya jarang berakhir memuaskan. Ketika pesawat-pesawat tempur Belanda mendadak datang, orang-orang Aceh—yang bertempur untuk kemerdekaan Indonesia—segera bersembunyi di bawah pohon-pohon yang cabang dan daunnya banyak.

Oleh karena itulah pada 15 Maret 1949, Kapten Ali Hasan selaku Komando Perlindungan Bahaya Udara melarang masyarakat menebang pohon-pohon yang ada di sekitar jalan, gedung-gedung, dan terutama di area permukiman penduduk. Seruan ini disampaikan melalui camat dan kepala desa setempat.

Dalam Surat Nomor 0407/I (“Perihal: Larangan memotong dahan2 kajoe”), Kapten Ali Hasan mengumumkan:

“Dengan hormat, mengingat Negara kita dalam keadaan perang, maka mendjaga segala kemoengkinan serangan oedara dengan tiba2 agar bangoenan2, djalan2 djangan terang kelihatan dari oedara maka bersama ini kami minta serta mengandjoerkan agar … bersama-sama mengawasi melarang, dengan tiada ketjoealinja oentoek, memotong dahan2 kajoe atau mengoepas koelitnja, segala pohon2 kajoe jang berada didalam lingkoengan Kota Koetaradja jang diawasi oleh Haminte (pemerintah kotapraja—BYP)”.

Bagi penduduk yang ingin menebang pohon atau “memotong dahan2 kajoe” di lahannya sendiri, diperbolehkan dengan ketentuan “haroes terlebih dahoeloe beroeroesan (minta idzin) kepada Staf Komando Militer Kota Koetaradja”.

Karena larangan itu merupakan bagian dari strategi pertahanan militer, maka brimob dan polisi militer diperintahkan mengawasi pelaksanaannya, sekaligus menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran.

Kesaksian seorang prajurit

Larangan tebang ini dibuat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dari cerita yang disampaikan tentara-tentara Republik, pepohonan memang amat bisa diandalkan untuk menyelamatkan diri dari serangan udara. Seorang putra Aceh yang pernah beberapa kali merasakan gempuran pesawat-pesawat Belanda menuliskan kesaksiannya.

Amran Zamzami diterjunkan ke Pertempuran Medan Area (peperangan di sekitar Medan) pada akhir tahun 1946. Dia memimpin sebuah pasukan yang beranggotakan enam puluh orang.

Setibanya di perbatasan Aceh-Sumatra Timur (sekarang Sumatra Utara), pasukan pengawal artileri ini harus melanjutkan perjalanan ke Pos Pasukan Meriam di Medan Area dengan berjalan kaki. Transportasi kereta api tak lagi aman karena Belanda telah menyebar mata-matanya di banyak tempat.

Dalam memoarnya yang berjudul Jihad Akbar di Medan Area (1990), Zamzami menceritakan, pada malam harinya, jam satu dinihari, mereka beristirahat di “suatu tempat rahasia di tengah hutan karet sekitar Tanjung Selamat”. Semua meriam dan kotak peluru telah disembunyikan di bawah pohon-pohon karet dan jati yang berdaun rimbun.

“Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari intaian pesawat terbang musuh pada siang harinya yang bukan tak mungkin melakukan operasinya di atas kebun karet ini,” tulis Zamzami (1990: 135).

Aktivitas ofensif Belanda memang selalu “didahului oleh sapuan tembakan dari dirgantara”. Enam unit pesawat pemburu Mustang dan satu bomber Lockheed secara rutin menghujani perkebunan di sekitar Medan Area dengan peluru dan bom. Keberadaan tebing sungai dan pohon-pohon besar senantiasa dijadikan tempat berlindung.

Sebagaimana pernah disaksikan Zamzami, siapa pun yang bersembunyi di area datar tanpa “perlindungan bukit atau pohon-pohon besar” maka “dengan sendirinya mudah diintai dari udara dan menjadi sasaran empuk peluru-peluru Belanda yang dimuntahkan oleh si ‘cocor merah’ (pesawat pemburu)”.

Di wilayah pepohonan rimbun, pesawat-pesawat musuh juga bisa terkecoh. Pernah sekali waktu, patroli udara Belanda membombardir sebuah area yang dilingkupi pepohonan. Ketika Zamzami dan kawan-kawannya telah berhasil lari ke tempat yang jauh, area tersebut masih diserang habis-habisan. Pilot-pilot Belanda berpikir sasaran mereka masih di tempat yang sama.

Arsip larangan menebang pohon oleh komando militer di Aceh untuk melindungi pasukan dari serangan udara Belanda
Arsip Larangan Menebang Pohon oleh Komando Militer di Aceh. Arsip ini berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, tetapi tidak teregistrasi secara tersendiri. Bisma Yadhi Putra, penulis artikel ini, secara tidak sengaja menemukannya di bawah tumpukan ratusan lembar arsip lainnya.

Pos terkait