Perusahaan di Jakarta Ingin “Menguasai” Pulau Simeulue

Tahun 1971, sebuah perusahaan di Jakarta ingin melakukan eksploitasi hutan Simeulue.
"Arsip Surat Permohonan FITRAH Ltd kepada Gubernur Aceh"

Simeulue adalah pulau yang segar. Lautan yang cantik melingkarinya, pohon-pohon besar di hutan menyejukkan udaranya, keramahan penduduk menenteramkan suasananya. Bagi kebanyakan orang, melihat Simeulue berarti melihat kecantikan.

Raden Mohamad Soeboer, seorang kapitalis di Jakarta, punya pandangan yang melampaui itu. Baginya, hutan Simeulue laksana rimba rupiah. Melihat Simeulue berarti melihat uang besar. Dia ingin FITRAH, perusahaan yang dipimpinnya, bisa mengambil kayu di sekujur hutan Pulau Simeulue

FITRAH adalah singkatan dari First Indonesian Tractors and Service House. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini dibentuk pada 4 November 1952, dengan akte pendirian perusahaan yang dibuat oleh Noezar Notaris Bandung.

Di FITRAH Ltd, Soeboer menduduki jabatan tertinggi: presiden direktur. Di bawahnya ada seorang direktur. Sosok yang dipercaya untuk posisi ini ialah Achmad Darwin Harahap.

Sebagai bawahan Soeboer, Harahap mengurusi banyak kepentingan perusahaan, terutama dua bisnis utama FITRAH, yakni impor alat-alat teknik bertenaga listrik dan ekspor hasil bumi. Pada 10 Desember 1969, FITRAH diakui sebagai eksportir resmi oleh Departemen Perdagangan.

Untuk kepentingan eksploitasi hutan Simeulue, Harahap jugalah yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan, mulai dari dokumen administrasi hingga lobi di tingkat nasional serta daerah. Langkah pertama diambil pada 15 Februari 1971. Melalui Harahap, FITRAH menyampaikan surat permohonan izin menebang hutan di Simeulue kepada Direktorat Jenderal Kehutanan.

Dalam surat permohonannya, FITRAH berjanji akan mematuhi semua peraturan konsesi atau “Hak Pengusahaan Hutan” yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya, perusahaan harus memperoleh rekomendasi dari kepala daerah setempat. Oleh karena itulah dua hari kemudian, 17 Februari, FITRAH berusaha merayu Gubernur Aceh lewat Surat Nomor 28/DD/71:

“Sehubungan dengan maksud kami untuk ikut serta menundjang pembangunan di Daerah Istimewa Atjeh dalam bidang pengolahan hutan, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur agar kiranja kepada kami dapat diberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan di Pulau Simelue, Atjeh Selatan. Besar harapan kami agar permohonan kami ini dapat hendaknja dikabulkan. Atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami menghanturkan banjak terima kasih”.

Dalam penjelasannya kepada Dirjen Kehutanan dan Gubernur Aceh, Harahap menjelaskan bahwa FITRAH akan mengucurkan modal sebesar Rp 250 juta untuk bisnis kayu di Simeulue. Akan tetapi modal ini tidak ditanggung sendiri. FITRAH akan patungan dengan pemodal dari luar negeri. Perundingan dengan perusahaan asing—yang tak disebutkan identitasnya tersebut—masih terus berlanjut.

“Pembiajaan serta Pengusahaan Hutan seperti direntjanakan akan dilakukan dengan pihak asing berupa joint-venture (patungan—pen) jang sekarang sedang dalam taraf pembitjaraan,” tulis FITRAH dalam surat permohonannya.

Jika diberikan konsesi, FITRAH akan mulai menebang pepohonan di hutan Simeulue. Pengambilan kayu akan dilakukan dalam empat tahap. Di tahap pertama, kayu yang akan dikeluarkan dari hutan Simeulue sebanyak 10.000 m3. Tahap kedua 25.000 m3, tahap ketiga 40.000 m3, dan tahap keempat 60.000 m3. Untuk menyukseskan rencana ini, FITRAH bakal menyediakan mesin penggergajian yang kemampuan produksinya mencapai 30.000 m3 kayu per tahun.

Pesaing Datang Lebih Pagi

Tanggal 9 Maret, Gubernur Aceh memerintahkan para bawahannya di Dinas Kehutanan untuk mempelajari semua dokumen yang diajukan FITRAH, termasuk peta kawasan hutan yang hendak dieksploitasi.

Kepala Dinas Kehutanan Aceh kemudian menjelaskan bahwa Gubernur Aceh tidak boleh mengeluarkan “Rekomendasi untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan di Pulau Simeulue” kepada pihak FITRAH. Alasannya, areal hutan yang ingin “dikuasai” FITRAH sudah dipersiapkan untuk perusahaan lain. Perusahaan yang datang lebih dahulu itu bernama Fa. Harapan Baru.

Akan tetapi seandainya nanti Fa. Harapan Baru tidak jadi berbisnis kayu di Simeuluee, FITRAH akan diutamakan sebagai penggantinya. Dalam pemberitahuan tertulis kepada Gubernur Aceh, Kepala Dinas Kehutanan menyatakan “setudju memenuhi permintaan FITRAH LTD tersebut dengan tjatatan apabila Fa. Harapan Baru membatalkan usahanja”.

Keputusan ini menyisakan dua jalan bagi FITRAH: menunggu sampai Fa. Harapan Baru keluar dari hutan Simeulue atas keputusannya sendiri atau melakukan sesuatu agar pesaing ini tersingkir dalam waktu cepat.