Sejarah Pemogokan Buruh Indonesia Tahun 1950

Sejarah pemogokan atau mogok kerja buruh di Indonesia memiliki cerita yang panjang. Pada bulan Juni tahun 1950, pemogokan buruh terjadi hampir di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Jawa.
"Aksi Kaum Buruh Tahun 1950: Mengusung Poster Marx, Engels, dan Lenin" (Sumber: Kementerian Penerangan 1366-141)

Enam bulan setelah revolusi kemerdekaan Indonesia, kehidupan buruh di seluruh Indonesia masih terjepit oleh upah rendah, jam kerja panjang, dan ketiadaan jaminan sosial dari perusahaan.

Situasi yang sudah berlangsung sejak masa kolonial tersebut tak mampu diatasi pemerintah dalam waktu cepat setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Alhasil, krisis perburuhan pun meledak pada bulan Juni 1950. Aksi mogok kerja massal berlangsung nyaris di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Jawa.

Pemogokan ini mengejutkan pemerintah sebab jumlahnya begitu banyak. Arsip Kementerian Perburuhan menyebutkan, sepanjang Juni 1950 diketahui setidaknya terjadi 59 pemogokan. Aksi mogok kerja massal ini dilakukan para pekerja di perusahaan partikelir maupun lembaga negara.

“Pada waktu belakangan ini timbul pula pemogokan dalam kalangan pegawai negeri karena terlambat mendapat gaji, a.l. (antara lain—pen) pegawai2 Djawatan Penerangan Kabupaten Tjiamis dan Tasikmalaja dan guru2 di Tapanuli-Utara, Langsa (Atjeh) dan Bogor,” tulis Kementerian Perburuhan dalam laporan bertanggal 30 Juni yang diberi judul Situasi Perburuhan Dalam dan Luar Negeri Djuni 1950.

Halaman muka arsip laporan Kementerian Perburuhan yang diterbitkan tanggal 30 Juni 1950

Semua buruh yang mogok bersatu di bawah keinginan seragam, yakni “perbaikan nasib”. Perkataan “perbaikan nasib” memang banyak dijumpai dalam arsip-arsip organisasi buruh/pekerja pada masa tersebut. Dan apa yang dimaksud dengan perbaikan nasib adalah penambahan upah harian atau bulanan, pemberian tunjangan kemahalan, tunjangan Lebaran, serta pesangon bagi mereka yang diberhentikan.

Di Cirebon, sekitar 10.000 buruh tenun menggelar mogok kerja sehingga harus berhadapan dengan Gabungan Perusahaan Tenun yang dipimpin Usman Al-Habsji. Suhendro dan D. Harun, dua pemimpim Serikat Buruh Tekstil Jawa Barat, meminta perundingan dengan Al-Habsji. Tetapi Al-Habsji baru mau berunding setelah Lebaran Idulfitri.

“Selama bulan Puasa ia tidak bersedia untuk berunding. Hal itu menjebabkan kegelisahan dalam kalangan buruh2 tenun jang sedang mogok,” sebut Kementerian Perburuhan dalam laporannya.

Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, SARBUPRI, mengajukan tuntutan yang lebih luas setelah menggelar kongres pada bulan Mei. Organisasi ini meminta agar buruh-buruh perkebunan di luar Pulau Jawa diberikan upah yang lebih tinggi. Upah buruh di Sumatra dan Kalimantan, misalnya, harus di atas f 3,50 (upah di Jawa).

Tuntutan lain yang disampaikan SARBURPI kepada seluruh perusahaan perkebunan adalah pemberian jaminan sosial yang meliputi dana hari tua, kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan bayi, dan hadiah Lebaran. Sebelum mogok kerja, semua tuntutan ini telah disampaikan kepada ondernemers bond (ikatan pengusaha) dan pemerintah.

Selain kenaikan upah, serikat-serikat buruh juga meminta setiap perusahaan mematuhi peraturan tujuh jam kerja sehari. Jika buruh dipekerjakan lebih dari tujuh jam, mereka harus diberi upah tambahan. Seperti diberitakan Pedoman edisi 2 Juni, Serikat Buruh Penggilingan Cianjur memprotes majikan mereka yang tidak tertib pada peraturan jam kerja ini.

Tuntutan yang unik datang hasil Konferensi Serikat Buruh Hotel dan Rumah Makan. Di samping menuntut pemerintah melakukan “perobahan upah sesuai dengan keadaan”, SBHRM juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan panggilan “djongos” kepada buruh dan menggantinya dengan “Bung”. Ajakan ini disampaikan melalui koran Pikiran Rakyat edisi 14 Juni.

Para buruh yang mogok menyadari, perusahaan akan berupaya menghukum tindakan mereka dengan tidak memberikan upah. Oleh sebabnya, buruh menuntut perusahaan tetap membayarkan upah selama mereka melakukan pemogokan. Tuntutan ini antara lain dinyaringkan 800 buruh pabrik tenun di Bogor. Mereka mogok kerja dari tanggal 19 sampai 22 Juni. Selama empat hari tak bekerja itu, mereka meminta gaji hariannya tetap diberikan (Sinpo, 23 Juni 1950).

Bukan cuma di Indonesia, ternyata sepanjang Juni 1950 berlangsung pula pemogokan buruh di negara-negara lain. Di Italia, kurang lebih 500.000 buruh mogok massal menuntut perbaikan upah. Di Jepang, 50.000 buruh mogok kerja memprotes penangkapan 8 teman mereka yang dituduh menyerang serdadu Amerika. Sebanyak 3.500 pengemudi taksi di London mogok kerja mulai tanggal 2 Juni menuntut kenaikan upah.

Antara gerakan buruh di luar negeri dengan serikat buruh Indonesia juga saling mendukung. Melalui surat kabar Nasional edisi 10 Juni, SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia menyatakan solidaritas kepada “kawan2 buruh India” yang mogok kerja untuk menentang “undang2 pemerintah Nehru jang anti buruh”.

Arsip catatan pemgokokan buruh di luar negeri yang disusun Kementerian Perburuhan Republik Indonesia Serikat

Dari luar, datang dukungan untuk aksi buruh di Indonesia. Organisasi buruh di Belanda mengirimkan uang sebesar f1.000 sebagai “tanda solider terhadap Buruh Indonesia”. Namun pengiriman uang ini ditahan oleh Komisaris Tinggi Belanda yang berkantor di Jakarta. Para pemimpin SOBSI pun melayangkan protes, menuntut uang kiriman itu secepatnya diserahkan kepada mereka (Nasional, 20 Juni 1950).

Jalan Keluar Pemogokan

Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak langsung bisa memahami mengapa tiba-tiba pemogokan buruh terjadi secara meluas. Namun di awal paruh kedua tahun 1950, penyelidikan mulai dilakukan. Solusi-solusi pun bermunculan.

Salah satu jalan keluar yang diambil adalah membentuk Kantor Urusan Perselisihan Perburuhan pada 1 Oktober. Kantor ini berada di dalam Kementerian Perburuhan, dengan tugas antara lain mengurusi pertikaian buruh dengan pengusaha serta menerima pengaduan dari kedua pihak. Bersamaan dengan itu, larangan mogok kerja juga diatasi dengan melibatkan kekuatan militer (Jafar Suryomenggolo, Politik Peruburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an, 2015).

Langkah terampuh yang membuat pemogokan mulai mereda adalah dipenuhinya tuntutan serikat buruh. Perusahaan-perusahaan mulai mengalah. Secara bertahap, tuntutan-tuntutan yang diajukan kelompok buruh terus dipenuhi. Seperti diberitakan Antara tanggal 6 Juni, lebih kurang 1.400 buruh pabrik ban Good Year menuntut kenaikan upah dan jaminan hari tua. Dalam perundingan pertama, tuntutan kenaikan upah ditolak mentah-mentah oleh perusahaan. Sementara permintaan dana jaminan hari tua akan dipenuhi asalkan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang mengatur soal itu.

Keputusan tersebut tidak bisa diterima para pekerja di Good Year. Mereka mendesak perundingan ulang. Dan di pertemuan kedua, Good Year melunak dengna setuju menaikkan upah bulanan buruh rata-rata sebesar 30 persen. Semua buruh juga akan diberi uang makan harian.

Pemogokan buruh terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Sistem kerja yang dinilai tak adil masih menjadi penyebab utamanya.