Setelah Orang India Ditipu Orang Aceh

  • Whatsapp
Kafar Singh, keturunan India di Banda Aceh, mencabut kembali tanah yang pernah dihibahkannya untuk Gampong Beurawe
"Amarah India". Sumber gambar: orfonline.org

Melihat anak-anak Aceh ceria dan cerdas adalah kebahagiaan tersendiri bagi Kartar Singh. Sebagai seorang terdidik dari kaum keturunan India yang tinggal di Banda Aceh, Singh merasa perlu memberi sumbangsih untuk pendidikan anak usia dini di lingkungannya.

Impian itu kemudian ia wujudkan dengan menghibahkan sepetak tanah untuk pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kampung Beurawe, Kota Banda Aceh. Hak kuasa atas tanah ini sudah ia pegang sejak 26 November 1926.

Bacaan Lainnya

Pada tanggal 1 Mei 1966, Singh dengan resmi menghibahkan sebagian tanahnya kepada Kampung Beurawe yang waktu itu dipimpin Keuchik Ishak. Sebagai penerima hibah, Kampung Beurawe setuju dengan beberapa ketentuan yang diajukan Singh.

Akan tetapi kesepakatan antarkedua pihak tidak disahkan di atas kertas, melainkan secara lisan belaka. Yang tertuang di atas kertas hanyalah pernyataan penyerahan tanah, sedangkan perjanjian-perjanjian lain antara Singh (pihak kesatu) dengan Kampung Beurawe (pihak kedua) disepakati melalui enderhans.

Lima tahun kemudian, Singh berubah pikiran. Pada 1 Mei 1971 tanah yang dihibahkan tersebut ia tarik kembali. Singh kecewa karena beberapa warga Kampung Beurawe mengingkari perjanjian lisan yang dibuat tahun 1966. Oleh karena itulah Singh mengeluarkan “Surat Pernjataan Pentjabutan dan Pembatalan Hibah”.

Dalam surat tersebut dia menyatakan: “Saja (Kartar Singh) mentjabut kembali dan membatalkan hibbah jang telah saja hibbahkan kepada Kamp. Beurawe atas sepetak tanah Eigendom (properti—BYP) No. 137 Tgl. 26.11.1926”. Saat pembatalan ini dilakukan Singh sudah berusia 49 tahun.

Singh melihat tanah yang ia hibahkan telah diselewengkan oleh “oknum-oknum jang menjalah gunakan perdjanjian2 ‘enderhans’ (lisan)”. Singh hanya menghibahkan setengah tanahnya untuk Kampung Beurawe. Ia bermaksud, setengah dipakai untuk membangun TK dan setengah lagi untuk tempat tinggal pribadi. Namun setelah penghibahan, Singh malah tidak diperbolehkan lagi tinggal di atas sisa tanah miliknya oleh sekelompok orang kampung (Dispursip Aceh, “Surat Pernyataan Pencabutan dan Pembatalan Hibah…”. Nomor arsip: AC08-197).

“Adanja larangan dari fihak mereka yang tidak membenarkan FIHAK KESATU (Kartar Singh) menempati rumah miliknja jang berada diatas tanah tersebut, dan dalam hal ini ditambah pula dengan pembongkaran rumah lama jang ada ditempat itu tanpa mendirikannja kembali,” tulis Singh dalam surat pembatalan hibah tersebut.

Bukan cuma rumah, pepohonan yang ada di tanah Singh juga habis ditebang tanpa pemberian ganti rugi. Padahal pada 1966 (walau secara lisan) telah disepakati bahwa apabila ada tanaman atau pohon yang terpaksa dipotong maka “harus dibajar segala kerugiannja kepada FIHAK KESATU”.

Singh juga kecewa kepada aparatur Kampung Beurawe karena tak kunjung menepati janjinya. Janji itu adalah pemberian selembar Surat Keterangan Pemberian Tanah. Singh memerlukan surat ini sebagai bukti tertulis yang resmi bahwa ia pernah menghibahkan tanah untuk pembangunan sarana pendidikan di desa. Namun setelah bertahun-tahun menunggu, pihak Kampung Beurawe tak kunjung memberikan surat tersebut.

“Dengan factor2 sebagai jang tersebut diatas, pada ini hari tanggal 30 April 1971, dengan resmi: HIBBAH SAJA KEPADA KAMP. BEURAWE SAJA TJABUT DAN SAJA BATALKAN KEMBALI, dengan tjatatan bahwa segala surat2 jang menjangkut dalam soal/perdjanjian hibbah tgl. 1-5-1966 atas tanah eigendom No. 137 tgl. 25-11-1926 dinjatakan tidak berlaku lagi”.

Demikianlah Kartar Singh—yang sudah kehilangan kesabarannya—menutup surat tersebut dengan pernyataan tegas.

Tanda tangan Kartar Singh pada surat pembatalan tanah hibah.

Pos terkait