Haji Zainuddin, Haji yang Menggelapkan Uang Negara

  • Whatsapp
Haji Zainuddin dan Uang Beras
"Karoeng Beras"

Awal tahun 1946 berembus sebuah desas-desus di tengah masyarakat Aceh. Rumornya, ada beberapa pegawai dan pejabat bersekongkol mencuri aset pemerintah daerah.

Mereka diduga secara diam-diam telah mengeluarkan kain yang disimpan di gudang milik Keresiden Aceh, lalu menjualnya. Hasil penjualan itu lantas dibagi-bagikan.

Seorang pegawai bernama Moehamad mengaku telah memanfaatkan keuntungan penjualan kain tersebut untuk biaya pembuatan perkakas rumah tangganya.

Nama lain yang ikut terseret yaitu Teuku Muhammad Ali Panglima Polem. Namun yang paling menonjol digosipkan adalah Haji Muhammad Zainuddin.

Arsip polisi Aceh menjelaskan perkara Haji Zainuddin dengan jelas. Ketika isu kain telah ramai dibicarakan, polisi segera memeriksa orang-orang yang diduga terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Haji Zainuddin ternyata dinyatakan tak bersalah.

Polda Aceh menyimpulkan: “Pengeloearan kain2 dari goedang Pemerintah jang dioeroes oleh toean Hadji Zainoeddin, adalah atas perintah toean besar Ass. Residen t/h (T. Panglima Polim Mohd. Ali) dan ini tidak ada kedapatan kesalahan toean Hadji Zainoeddin”.

Meskipun dinyatakan tak melanggar hukum, bukan berarti Haji Zainuddin bisa segera pulang untuk tidur nyenyak. Dia memang bersih dalam perkara kain, tetapi polisi berhasil membongkar ulah jahat dia yang sesungguhnya, yang tak disangka-sangka banyak orang.

“Setelah dilandjoetkan pemeriksaan terhadap Toean Hadji Zainoeddin berserta saksi2nja, maka ternjata jang Toean Hadji Zainoeddin tidak kedapatan atas toedoehan2 terseboet, malahan Toean Hadji Zainoeddin kedapatan bersalah sebagai berikoet: Kasboen toean Hadji Zainoeddin tidak beres dan lantaran tidak beresnja kasboen ini, maka toean Hadji Zainoeddin tersangka lagi menggelapkan oewang kepoenjaan N.R.I,” tulis Polda Aceh dalam laporan bertanggal 12 Februari 1946.

Skandal uang beras

Ceritanya bermula saat Haji Zainuddin ditugaskan menyetor uang pengadaan beras ke rekening pemerintah. Tugas ini merupakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Kantor Urusan Makanan.

Sejarah kantor ini bermula ketika Jepang hendak melembagakan pengumpulan beras di seluruh Aceh. Di tingkat kabupaten dibentuklah sebuah badan bernama “Bagi dan Kumpul”. Sementara di tingkat keresidenan diurus oleh sebuah unit dalam Kantor Kemakmuran Rakyat (Koseikyoku). Unit ini dikepalai oleh Haji Zainuddin, sedangkan Koseikyoku dipimpin Panglima Polem (Sulaiman, 1997: 89).

Pengumpulan beras dilakukan antara lain untuk memenuhi jatah bahan makanan para pegawai pemerintah. Tentu saja tujuan ini baru akan terwujud kalau ada anggaran pengadaan beras.

Masalahnya, uang yang diserahkan kepada Haji Zainuddin untuk pengadaan beras tahun 1946 malah ia setor ke “kasboen” atau rekening pribadinya di BNI Kutaraja. Saat penyetoran terjadi, uang beras itu telah tercampur dengan uang Haji Zainuddin sendiri.

Dari sinilah cerita mulai kusut. Haji Zainuddin ternyata tak menghitung terlebih dahulu berapa uang beras yang ia terima, juga berapa jumlah uang pribadinya. Polda Aceh menyatakan: “Tidak bisa Hadji Zainoeddin memberi keterangan kepada polisi, jaitoe berapa banjak oewang kepoenjaannja sendiri dan berapa banjak oewang kepoenjaan Pemerintah”.

Lebih kacau lagi, Keresidenan kemungkinan besar juga tak menghitung terlebih dahulu jumlah uang beras yang diserahkan kepada Haji Zainuddin.

Dugaan tersebut sangat meyakinkan. Melalui sebuah surat rahasia (Nomor 125/Rah) bertanggal 19 Februari 1946, Sekretaris Residen Aceh mendesak Haji Zainuddin segera mengembalikan uang beras yang telah digelapkannya. Akan tetapi surat itu tak menyebutkan berapa jumlah uang yang harus dikembalikan.

Pihak Keresidenan waktu itu hanya mengetahui jumlah keseluruhan uang dalam rekening pribadi Haji Zainuddin, yakni f.13,954,85. Berapa persisnya uang beras dalam jumlah tersebut, Keresidenan tidak dapat memastikannya. Oleh karenanya Haji Zainuddin lantas diminta untuk menyetor semua uang tersebut ke rekening milik pemerintah.

Dan kiranya dalam f.13,954,85 itu terdapat sejumlah uang pribadi, Keresidenan dengan senang hati akan mengembalikannya asalkan Haji Zainuddin “dapat menoenjoekkan keterangan2 jang njata” (Dispursip Aceh, “Kasus Penyimpangan Uang Negara Atas Nama H.M Zainuddin”. Nomor arsip: AC01-45/4-45.1).

Haji Zainuddin jelas gelisah dengan desakan seperti itu. Beruntung kemudian BNI Kutaraja hanya memindahkan uang sebesar f.2.580 dari rekening Haji Zainuddin ke rekening “Kepala Kantor Pendjabat Makanan” (rekening pemerintah).

Jumlah tersebut sebenarnya bersifat perkiraan. Saat dimintai keterangan oleh BNI Kutaraja, Haji Zainuddin menaksir uang pribadinya sebesar f.4.043,09. Sementara uang beras milik Keresidenan yang ia gelapkan cuma f.2.580. Keterangan tanpa angka pasti ini lantas dilaporkan kepada Residen Aceh pada 27 Maret 1946 (Surat Nomor. 2/29/Rah).

BNI Kutaraja tentu tak tahu berapa jumlah uang pribadi Haji Zainuddin dan uang beras saat penyetoran. Bank tidak mencatat asal atau status uang yang disetor nasabahnya. Yang dicatat adalah jumlah setoran, tanggal penyetoran, dan nama penyetor.

Karena bersalah, Haji Zainuddin akhirnya ditahan. Salah satu alat bukti yang dipegang polisi adalah pengakuannya sendiri, bahwa uang hasil penggelapan itu pernah dipakai untuk kebutuhan pribadi.

“Toean Hadji Zainoeddin akoei juga jang dianja ada pakai oewang kepoenjaan Pemerintah oentoek diperniagakannja,” tulis Polda Aceh.

Pengakuan ini didukung oleh catatan dalam buku tabungan Haji Zainuddin yang diterima Polda Aceh dari BNI Kutaraja. Isi buku tabungan tersebut menunjukkan, setelah menggelapkan uang beras ke rekening pribadinya, Haji Zainuddin sempat melakukan penarikan uang pada 26 Januari 1946. Dengan demikian pengakuan tersangka didukung oleh data keuangan yang resmi dari pihak bank.

Kemungkinan besar penggelapan uang negara oleh Haji Zainuddin ini merupakan kasus korupsi pertama di Aceh setelah Indonesia merdeka. Kasus ini mencuat lima bulan pasca-Proklamasi.

Politik pengelolaan pangan

Dalam buku Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan terhadap Tradisi (1997), M. Isa Sulaiman menyebutkan Haji Zainuddin dan Panglima Polem kemudian berhenti dari jabatan masing-masing. Keduanya merasa “tidak betah dengan suasana politik yang dipenuhi oleh hasut dan fitnah”.

Waktu itu Kantor Urusan Makanan memang ikut terimbas konflik antara kelompok hulubalang Aceh dengan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh.

PUSA tak senang pula para hulubalang punya pengaruh besar dalam pengelolaan pangan di daerah.

Haji Zainuddin kemudian digantikan oleh T. M. Amin, seorang keturunan uleebalang yang berada di pihak—dan dekat dengan pemimpin-pemimpin—PUSA.

Arsip catatan pemindahan uang milik Haji Zainuddin oleh BNI Kutaraja ke rekening milik pemerintah.

Pos terkait