Tata Tertib Berjualan Minuman Keras di Aceh

  • Whatsapp
Minuman keras pernah menjadi barang yang sah diperdagangkan di Aceh. Warung-warung yang berjualan minuman keras di Aceh diatur melalui kebijakan miras Belanda tahun 1915 lalu dengan perda bikinan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tahun 1955.
“Beck’s Koentji Bier” adalah salah satu produk minuman keras impor yang ada di Hindia Belanda. Tahun 1930, total ekspor bir ke Hindia Belanda dari tiga negara Eropa (Belanda, Jerman, dan Inggris) “berjumlah lebih dari 14.000.000 liter". Gambar dan keterangan ini diperoleh dari www.bieretiketten.nl.

Orang-orang Eropa yang bertugas di Aceh semasa rezim Hindia Belanda tidak melulu mengurusi pekerjaan mereka. Sebagaimana di kampung halamannya, mereka juga butuh rekreasi agar badan dan pikiran kembali segar, atau paling tidak untuk melarikan diri sejenak dari masalah yang tengah dihadapi.

Menikmati minuman keras (miras) termasuk rekreasi yang dibutuhkan di luar jam kerja. Agar lebih terasa santai, kegiatan ini biasanya dilakukan di luar rumah atau tempat kerja. Orang Aceh yang dekat dengan pejabat atau pegawai Belanda juga ada yang suka ikut-ikutan dengan kebiasaan minum-minum di luar ini.

Bacaan Lainnya

Adanya kebutuhan akan miras serta tempat khusus untuk menikmatinya tentu mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebagai wilayah yang sudah mampu “diamankan” militer Belanda, Kutaraja menjadi tempat paling menjanjikan untuk bisnis tersebut. Warung-warung miras baru pun bermunculan, mengisi persaingan bisnis dengan para penjual miras tradisional—seperti sagoer atau tuak—yang sudah eksis sejak lama.

Melihat pertumbuhan itu, Pemerintah Belanda merasa perlu adanya usaha untuk menertibkan penjualan miras di tingkat lokal. Oleh karenanya pada 31 Januari 1915 diberlakukanlah sebuah kebijakan yang bernama Verordening houdende bepalingen tot regeling van den verkoop van sterken drank (“Kebijakan yang Mengatur Penjualan Minuman Keras”).

Arsip Verordening 1915 masih tersimpan di Dispursip Aceh sampai hari ini. Tetapi bukan dokumen bikinan tahun 1915, melainkan salinan. Dan sayangnya tak termuat tanggal penyalinannya. Di bagian paling bawah arsip hanya tertulis: “Disalin dari salinan jang sama oleh Djuru Tulis; Abd. Kadir Hoesein” (Nomor arsip: AC01-116/8-116.3).

Kewajiban dan larangan

Verordening 1915 menetapkan bahwa setiap orang yang ingin berdagang miras terlebih dahulu harus mengantongi izin dari kepala daerah (bupati atau wali kota) setempat. Yang belum punya izin tidak diperkenankan, sebagaimana tertulis pada Pasal 3 Ayat (1): “Het is aan een ieder verboden sterken drank te verkoopen zonder daart vooraf vergunning te hebben verkregen”.

Tidak ada ketentuan yang menyatakan hanya orang/pengusaha Belanda yang bisa memperoleh izin tersebut. Artinya orang-orang lokal (pribumi) lainnya juga punya peluang berbisnis miras secara berizin. Asalkan mereka memiliki modalnya: uang, tempat, perkakas berdagang, dan kemampuan meracik miras. Sementara orang yang sudah punya warung miras tradisional sebelum pemberlakuan Verordening 1915 juga diperkenankan mengurus izin agar usahanya bisa berlanjut.

Ketika mengurus izin di kantor pemerintah daerah, setiap orang akan ditanyai mau membuka warung miras yang seperti apa. Verordening 1915 membagi warung miras ke dalam dua tipe: “voor gebruik ter plaate van verkoop” dan “voor gebruik elders dan terplaate van verkoop”.

Warung miras tipe pertama adalah warung tempat minum-minum. Tidak disediakan miras bungkusan untuk dibawa pulang. Orang yang mau minum miras hanya bisa menikmatinya di tempat. Oleh karenanya pemilik warung menyediakan kursi dan meja untuk pelanggan.

Sebaliknya, warung miras tipe kedua tidak menyediakan tempat minum-minum seperti bar. Warung ini cuma menjual miras bungkusan. Pelanggan datang, memesan, lalu membawa miras yang sudah dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk dinikmati di tempat lain.

Setelah pilihan tersebut ditentukan dan semua berkas permohonan diserahkan, kantor kepala daerah akan menelitinya selama satu minggu. Lalu tujuh hari kemudian keluarlah pengumuman.

Bagi yang permohonan izinnya ditolak bupati/wali kota (kepala daerah), diberikan kesempatan selama dua minggu untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada gubernur (kepala pemerintah daerah). Kalau gubernur mengabulkan, maka bupati/wali kota wajib mengubah keputusan awal mereka.

Sementara pemilik usaha yang mendapatkan surat izin boleh langsung membuka warung mirasnya pada hari itu juga. Peraturannya, mereka wajib memajang surat izin tersebut di dinding dalam warung “pada ketinggian lebih dari dua meter”. Di pintuk masuk warung juga harus ditempelkan selembar kertas bertuliskan kata “izin” dan nama orang pemegang izin.

Khusus untuk tipe warung yang hanya menjual (bukan tempat minum-minum), ditulis pula kalimat “Voor gebruik elders dan terplaate van verkoop” (“Tidak untuk Dikonsumsi di Tempat”).

Verordening 1915 sebenarnya kebijakan miras yang cukup mendetail. Selain soal “dua meter” tersebut, campuran bahan-bahan miras juga dibatasi. Para pedagang dilarang menjual miras yang kandungan alkoholnya melampaui 65 persen. Pembatasan ini dibuat untuk mencegah para peminum miras menjadi mabuk. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan, pemilik warung dilarang “menjual minuman keras yang memabukkan, yang cacat komposisinya”.

Lebih lanjut, penjual miras dilarang membuat kerumunan baik di dalam maupun sekitar tempat usahanya. Sebisa mungkin warung miras tak terlihat mencolok bagi banyak orang, apalagi anak di bawah umur. Oleh karena itulah pemilik warung diharamkan menggelar pertunjukan musik dan bentuk hiburan umum lainnya. Kecuali jika gubernur mengizinkan.

Hal lain yang bisa memicu terciptanya kerumunan adalah kegiatan pembayaran upah. Kecuali upah pekerja di warung tersebut, pembayaran gaji para pekerja dari usaha lain tidak diizinkan dilakukan di warung miras. Pelarangan ini barangkali juga dibuat untuk mencegah para buruh menghabiskan uangnya dengan minum-minum.

Pedagang yang menabrak peraturan-peraturan tersebut bakal diselidiki dengan serius oleh pemerintah daerah maupun polisi. Hukumannya pun tidak ringan bagi yang terbukti bersalah. Selain semua barang dagangan disita, pemilik warung juga akan “dipidana dengan denda paling banyak seratus gulden atau kurungan paling lama satu bulan”.

Warung miras pasca-Verordening 1915

Penjualan miras di Aceh sempat mengalami ketiadaan regulasi untuk beberapa waktu lamanya setelah Indonesia merdeka. Sampai akhirnya pada 31 Januari 1955 keluarlah sebuah peraturan baru yang kembali menempatkan miras sebagai barang dagangan resmi.

Kebijakan tersebut adalah “Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6.U.U./1955 tentang Pendjualan Minuman Keras dan Pemungutan Padjak atas Idzin Pendjualannja” (Dispursip Aceh, nomor arsip: AC01-116/8-116.2). Lima tahun sebelum kebijakan ini keluar, Aceh telah dilebur—untuk kedua kalinya—ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Oleh sebab itulah Perda 1955 juga bisa diberlakukan di Aceh.

Sama halnya dengan Verordening 1915, Perda 1955 melarang setiap orang “mendjual minuman keras sebelum memperoleh idzin” (Pasal 1). Selain perkara izin, Perda 1955 sebetulnya menjiplak banyak ketentuan milik Verordening 1915. Sebagian pasal ditiru seutuhnya, sebagian lainnya dimodifikasi.

Berikut hal-hal yang dicontoh mentah-mentah dari kebijakan miras Belanda:

  • Cara mendaftarkan permohonan izin
  • Kandungan alkohol 65 persen
  • Alasan-alasan ditolaknya pemberian izin
  • Kewajiban menempel surat izin di dinding warung
  • Kesempatan untuk meminta peninjauan ulang kepada gubernur
  • Larangan menyelenggarakan konser dan melayani pembayaran upah pekerja dari usaha lain

Kesamaan paling kentara ada di pasal terakhir Verordening 1915 dan Perda 1955. Di pasal nomor tersebut, kedua kebijakan ini sama-sama mengecualikan seluruh ketentuannya untuk penjualan miras di fasilitas militer.

De bepalingen van dese verordening hebben geen betrekking op de militaire cantinnes,” bunyi Pasal 23 Verordening 1915. Terjemahan kalimat Belanda ini lantas diubah sedikit oleh orang Medan, sehingga isi Pasal 23 Perda 1955 menjadi begini: “Ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini, tidak berlaku terhadap cantine kepunjaan angkatan perang (Angkatan Darat, Laut dan Udara) Republik Indonesia”.

Pajak miras

Di bawah rezim Sumatra Utara, warung-warung miras yang ada di Aceh boleh buka selama 12 jam; dari pukul 6 pagi sampai jam 11 malam. Khusus malam hari, warung miras dilarang buka dalam keadaan remang-remang atau agak gelap. Pasal 16 Perda 1955 menyebutkan: “…semendjak matahari terbenam sampai pada waktu ditutup harus tjukup terang”.

Walaupun jam buka warung boleh dikatakan panjang, 12 jam, tetapi jumlah miras yang boleh dijual selama waktu tersebut tersebut amat sedikit. Setiap pedagang cuma boleh menjual maksimal 4,5 liter miras per hari. Jumlah ini begitu timpang dengan angka yang pernah dipakai oleh Belanda dahulu, yakni 10 liter per hari.

Mengenai cara penjualan miras, Perda 1955 juga membaginya ke dalam dua tipe: “pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan” dan “pendjualan untuk diminum ditempat lain”. Yang berbeda dari Verordening 1915, Perda 1955 menetapkan besaran pajak untuk masing-masing tipe tersebut.

Warung miras bungkusan kena pajak Rp 240 per tahun, sedangkan untuk warung tempat minum-minum miras pajaknya setahun Rp 300. Pajak ini berlaku baik untuk penjualan miras tradisional maupun bir hasil pabrikasi.

Akan tetapi angka tersebut tak bertahan terlalu lama. Para pedagang miras tradisional mengeluh dengan tingginya pajak yang harus mereka bayar. Kenyataannya, keuntungan dari penjualan miras tradisional memang tak sebesar laba yang diperoleh pedagang bir modern.

Maka sepuluh bulan kemudian, dimulai 28 November, Gubernur Sumatra Utara Mr. S.M. Amin Nasution menurunkan pajak penjualan miras lebih dari 50 persen. Terhadap warung tipe tempat minum-minum menjadi Rp 75 per tahun, sedangkan warung miras bungkusan dalam setahun cuma harus membayar Rp 60 (Dispursip Aceh, Penjualan Minuman keras dan Pemungutan Pajak atas Izin Penjualannya. Nomor arsip AC01-116/8-116.5).

“Perobahan ini dirasa perlu diadakan, oleh karena pendapatan dari si pemegang idzin pendjualan minuman tuak jang dibuat dengan tjara diberi beragi (gegist) tidak begitu besar djumlahnja,” tulis Nasution dalam surat keputusannya.

Arsip kebijakan miras buatan Belanda. Mulai diberlakukan di Aceh pada 30 Januari 1915.
Arsip kebijakan miras buatan Belanda. Mulai diberlakukan di Aceh pada 30 Januari 1915.

Pos terkait